Kesetaraan Gender Harus Terus Diperjuangkan Oleh Jaya Wirawana Manurung

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Air mata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya saat diwawancarai di salah satu program talk show Mata Najwa bukanlah tangisan keputusasaan tetapi tangisan seorang pemimpin yang tak ingin rakyatnya menderita.

Ia tak ingin rakyatnya menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) karena sebenarnya masih banyak lapangan kerja lain yang bisa digarap. Ia juga tak ingin kebijakan penataan kota dipenuhi intrik-instrik politik yang makin mengaburkan visinya.

Usai acara tersebut, nama Tri Rismaharini yang mampu meraih berbagai prestasi menjadi buah bibir di jejaring sosial twitter. Dukungan terus mengalir agar dia tetap tegar memimpin rakyatnya.

Itu naluriah seorang perempuan yang mempunyai jiwa kelembutan. Biarpun menjadi pemimpin kelembutan seorang ibu tetap tidak bisa disembunyikan.

"Sosok Risma itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa kaum hawa atau perempuan juga memiliki kemampuan memimpin tanpa melupakan kondrat perempuan yang penuh kelembutan," kata Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Palangka Raya, Karisma Putra Purwanto.

Dia mengatakan, pascapenayangan talk show Tri Rismaharini tersebut, Wali Kota Surabaya itu sekarang menjadi bahan pembicaraan karena ketegarannya untuk terus mengemban amanat rakyat. Bahkan, namanya sempat digadang-gadang mampu dan menjadi pendamping Jokowi di Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014.

"Perempuan sebenarnya memiliki taring dalam politik, hanya kelembutan dan selalu menggunakan perasaan dalam bersikap maupun berbicara, menyulitkan kaum perempuan mendapat tempat," kata Karisma.

Menurut Ketua PMKRI Palangka Raya itu, dalam setiap talkshow atau acara debat, selalu caleg laki-laki lebih banyak mengedepankan rasional dan menomorduakan perasaan maupun kelembutan dalam menyampaikan gagasan.

Dia mengatakan salah satu perbedaan mendasar perempuan dan laki-laki adalah cara memandang suatu permasalahan. Jika laki-laki lebih mengedepankan pikiran rasional, sedangkan perempuan mengedepankan perasaan walaupun pikirannya juga rasional.



Baru Soal Kuota

Pengamat Politik Kalimantan Tengah Dr Sidik R Usop mengatakan, sekarang ini keberadaan kaum perempuan sebagai calon ataupun wakil rakyat dianggap baru sekedar pemenuhan kuota undang-undang pemilu dan hasil dari perjuangan panjang.

Namun, lanjut dia, itu bukan menjadi alasan bagi kaum perempuan maupun partai politik selaku pengusung untuk tidak melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitasnya dalam berpolitik.

"Sebenarnya dari segi pendidikan sudah banyak kaum perempuan bergelar doktor. Tantangannya sekarang adalah bagaimana agar ilmu tersebut dapat diterapkan dan berdinamika sesuai kondisi," kata pengamat dari Universitas Palangkaraya itu.

Ia berharap agar partai politik, organisasi kemasyarakatan, media maupun berbagai pihak memberikan perhatian dan bukan sekedar menganggap perempuan sebagai pelengkap dalam dunia politik.

Dia mengatakan kaum perempuan yang ikut berdinamika di politik pun harus mampu memberi warna, memiliki isu dan tidak hanya mengikut dengan gaya politisi dari kalangan laki-laki.

"Saya rasa, tidak ada salahnya pendekatan perasaan dikedepankan perempuan agar menjadi pembeda bagi laki-laki yang mengedepankan rasionalitas," kata Sidik.

Pada bagian lain, ia juga berharap partai politik sudah mulai melakukan pembinaan bagi kader perempuan dan berani menempatkan mereka dalam kepengurusan partai sehingga tidak lagi ada alasan parpol sulit mencari kader perempuan untuk calon legislatif.



Visi Misi Kuat

Calon Legislatif DPRD Kalteng Srie Alfiati Gandrung mengatakan, tantangan kaum perempuan yang menjadi wakil rakyat, khususnya di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" itu bukan sekedar mengimbangi dominasi laki-laki, melainkan juga harus mempunyai visi dan misi yang tajam dan mengawal setiap kebijakan agar tidak bias gender.

"Saya sepakat bahwa perempuan harus menjadi pembeda dan memberi warna di perpolitikan Indonesia. Kita akan perjuangkan kebijakan yang tidak bias gender dan membantu kaum perempuan untuk bisa mandiri, sejajar dengan kaum pria di segala bidang," kata caleg Demokrat itu.

Hal senada dikatakan Caleg DPRD Kalteng dari Partai Gerakan Indonesia Raya Ana Nurhandayani, caleg perempuan jangan melupakan perjuangan kaumnya yang belum berdaya seperti kaum perempuan khususnya di Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya.

"Inilah tantangan kaum perempuan, khususnya saya yang menjadi calon wakil rakyat untuk membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran dalam proses pembangunan membawa Kalimantan Tengah lebih baik lagi," kata Ana.

Anggota DPRD Kalteng Lina Ningsih juga mengakui masih banyak pekerjaan rumah bagi wakil rakyat berikutnya untuk terus memperjuangkan kemandirian perempuan.

"Caleg perempuan yang nanti terpilih harus menunjukkan kinerja yang lebih baik dari laki-laki sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kiprah perempuan semakin naik," katanya.

Calon Legislatif DPRD Kalimantan Tengah Lina Ningsih menyatakan untuk memberdayakan perempuan maka mau tak mau harus ada anggaran bagi program-program penguatan peran kaum perempuan di masyarakat dan di setiap satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi.

Ia mengungkap, selama periode 2009-2014 upaya penganggarannya sudah ada namun kurang optimal sehingga akan terus didorong sehingga lebih banyak lagi perempuan yang mandiri dan tampil menjadi pemimpin dalam setiap program pemerintah.

"Posisi saya sekarang ini di sekretaris Badan Legislasi daerah (Balegda) DPRD Kalteng. Jadi, bisa terus didorong agar disusun dan ditetapkan peraturan daerah terkait pengarusutamaan gender atau pemberdayaan perempuan," katanya.

Ia menegaskan, nasib perempuan harus terus diperjuangkan dan mereka yang duduk di legislatif harus mampu mengawal setiap kegiatan yang makin menunjukkan kemandirian perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan di segala bidang.

"Kesetaraan gender harus terus diperjuangkan dan salah satunya adalah oleh wakil rakyat dari kalangan perempuan," katanya.





(T.KR-JWM/C/B013/B013)