Perwakilan Mahasiswa Se-kalteng Desak Penyelesaian Sengketa Lahan

Sampit (Antara Kalteng) - Sekitar 50 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah menyampaikan aspirasi kepada Bupati Kotawaringin Timur, H Supian Hadi, diantaranya mendesak penyelesaian sengketa lahan.

"Kami mendesak pemerintah daerah menyelesaikan sengketa-sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kotawaringin Timur," kata Nico, Koordinator Lapangan Aliansi Badan Eksekutif Se-Kalteng di Sampit, Kamis.

Sekitar 50 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kalteng hadir dalam Kongres I Aliasnsi BEM Se-Kalteng yang digelar di Sampit. Berbagai permasalahan dibahas, sehingga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk Gubernur dan bupati/wali kota masing-masing.

Untuk Kotim, selain masalah penyelesaian sengketa lahan, rekomendasi lainnya yakni mendesak pemerintah daerah segera menerapkan sistem Usaha Ekonomi Produktif, menyediakan dan memperbaiki sarana dan prasarana guna pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda di Kotim, merealisasikan pemerintahan terbuka, meningkatkan Kalteng Harati, dan memperbanyak hutan kota.

Rekomendasi itu mereka sampaikan saat audiensi dengan Bupati H Supian Hadi di rumah jabatan Bupati Kotim di Jalan Achmad Yani Sampit. Audiensi tersebut mendapat pengawalan dari kepolisian karena mengira akan ada demonstrasi.

Supian Hadi menyambut antusias rekomendasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. Setelah membaca rekomendasi itu, Supian menjelaskan bahwa yang diharapkan para mahasiswa sudah sejalan dengan program yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Saya lebih senang seperti ini karena mahasiswa menyampaikan aspirasi konstruktif secara santun. Mahasiswa adalah orang-orang cerdas dan calon pemimpin masa depan, jadi harus memberi sumbangsih konstruktif bagi daerah. Saya akan selalu mendukung mahasiswa," tegas Supian.

Terkait masalah sengketa lahan, Supian berulang kali mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk penegak hukum. Tim ini kini sedang berupaya menyelesaikan berbagai kasus sengketa lahan yang terjadi, dengan mengutamakan mediasi dan penyelesaian secara damai.

Sementara itu, Nico didampingi rekan-rekannya mengaku senang karena ternyata aspirasi yang mereka sampaikan sebagian besar sudah masuk dalam program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kotim. Kini tinggal mengawal agar program tersebut terlaksana dengan baik.

(T.KR-NJI/B/Y008/Y008)