RSUD Muara Teweh Siap Jadi BLUD 2015

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, memaparkan penilaian persiapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah tahun 2015.

"Peningkatan status RSUD Muara Teweh menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) tahun depan ini dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk keprofesional pelayanan publik di pemerintahan daerah," kata Bupati Barito Utara Nadalsyah di Muara Teweh, Kamis.

Menurut Nadalsyah, BLUD merupakan bagian dari perangkat daerah dengan status hukum terpisah dari pemerintah daerah.

Berbeda dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

"Karena itu, regulasi memungkinkan RSUD Muara Teweh menjadi BLUD," katanya.

Bupati Barito Utara itu mengatakan paparan BLUD ini perlu diingatkan bahwa didalam penyusunan prioritas program dan kegiatan tahun anggaran 2015 harus bersifat realitis, penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

Bukan berdasarkan keinginan semata, tapi harus betul-betul realitas kebutuhan yang nantinya dapat memiliki dampak yang nyata, terukir dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kepada Direktur RSUD untuk melaksanakan BLUD itu motivasi saja tidak cukup, harus dilandasi upaya konkrit untuk mewujudkannya. Hal ini tidak cukup hanya dilakukan oleh direktur saja, tetapi harus didukung oleh rekan-rekan sejawat yang ada di RSUD Muara Teweh," jelas dia.

Untuk itu semua hendaknya berfungsi karena merupakan satu kesatuan dan yang tidak kalah penting dalam hal penganggaran, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban serta kerja sama.

Direktur RSUD Muara Teweh, drg Dwi Agus Setidjowati mengatakan masalah dan tantangan yang harus dipecahkan pada tahun depan yakni upaya lanjut menanggulangi kemiskinan, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidik dan upaya untuk menata aspek kelembagaan, ketelaksanaan serta sistem pengawasan akuntabilitas.

Sedangkan permasalahan RSUD saat ini kurangnya obat dan bahan habis pakai (BHP), tarif pelayanan tidak transparan, kurangnya alat kesehatan, sarana dan prasarana, kurangnya kenyamanan pelayanan serta kurangnya tenaga ahli dan tenaga kesehatan lainnya.

"Padahal pihak RSUD menginginkan pengadaan obat dan BHP fleksibel, pengadaan billing sistem, pengadaan barang, pembangunan RSUD, pelayanan memuaskan, dan kemudahan rekruitmen pegawai," ujar Dwi.



(T.K009/B/F002/F002)