Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Diperketat

Sampit (Antara Kalteng) - Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah, terlebih mengingat wacana penaikan harga.

"Kami melakukan monitoring di SPBU-SPBU di daerah ini dan akan menangkap pelaku yang melanggar Undang-Undang tentang Migas," kata Kapolres Kotim, AKBP Himawan Bayu Aji di Sampit, Jumat.

Persoalan distribusi BBM di Kotim dikeluhkan masyarakat. Khususnya untuk BBM jenis solar, antrean panjang di SPBU sudah terjadi hampir tiap hari dalam beberapa tahun terakhir, sehingga cukup mengganggu aktivitas masyarakat.

Beberapa hari terakhir, pengendara roda dua pun mulai mengeluhkan panjangnya antrean di SPBU. Belum diketahui penyebab mulai terjadinya antrean pada pengisian BBM kendaraan roda dua ini, namun diduga karena stok di SPBU sering cepat habis.

Terkait masalah ini, Himawan mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan tim BBM yang telah dibentuk pemerintah daerah. Pasalnya, tim tersebut terdiri dari unsur lengkap, baik dari pemerintah maupun penegak hukum.

"Kami koordinasi. Kalau tim BBM membutuhkan kami untuk penindakan maka kami siap. Hasil informasi dengan tim BBM, distribusi yang ada berjalan lancar. Kalau ada yang terbukti menyelewengkan, maka sanksi sesuai tingkat kesalahan," tegas Himawan.

Sementara itu, masyarakat mengaku bingung karena masalah BBM belum juga bisa diatasi padahal dugaan penyelewengan sangat kuat indikasinya. Bahkan sudah rahasia umum bahwa praktik pelangsiran BBM masih terjadi di SPBU.

"Kalau aparat benar-benar mau menertibkan, saya yakin akan mudah. Periksa saja di tiap SPBU, yang antre solar mobilnya dan orangnya hampir sama yang itu-itu juga tiap harinya. Masa tidak dicurigai? Kita masyarakat awam saja sudah bisa menilai ini semua. Masa aparat kalah dengan pelangsir," ucap Bardie, salah seorang warga Sampit.

Ia berharap pemerintah daerah dan penegak hukum serius dalam menyelesaikan masalah penyimpangan distribusi BBM. Penegak hukum juga harus jujur dan berani menindak tegas jika ada oknum anggotanya yang terlibat.




(T.KR-NJI/B/E001/E001)