Bupati Dukung Keinginan Dprd Bentuk Pansus BBM

Sampit (Antara Kalteng) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H Supian Hadi mendukung aspirasi yang berkembang di DPRD setempat terkait dengan keinginan membentuk panitia khusus bahan bakar minyak.

"Kalau itu memang keinginan dewan, saya tentu sangat mendukung. Biar semuanya jelas, kalau mau buka-bukaan silakan jadi kelihatan di mana permasalahannya supaya bisa ditemukan solusi," katanya di Sampit, Selasa.

Untuk menyelesaikan masalah distribusi BBM bersubsidi di daerah itu, katanya, memang diperlukan keterlibatan semua pihak agar ada solusi yang mampu menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas sesuai harapan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebenarnya sudah membentuk tim pengawasan dan pengendalian BBM yang terdiri atas berbagai unsur, termasuk aparatur penegak hukum. Namun oleh DPRD, kinerja tim tersebut dianggap kurang maksimal.

Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat mengeluh karena sering kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya solar. Setiap hari antrean panjang terjadi di deretan kendaraan yang hendak mengisi solar sehingga banyak warga sering tidak dapat bagian karena solar habis.

Masyarakat menduga kuat panjangnya antrean setiap hari, karena banyak pelangsir yang ikut antre membeli solar yang kemudian mereka jual dengan harga tinggi. Praktik terlarang tersebut tidak mampu diatasi oleh aparat penegak hukum.

Beberapa hari terakhir, antrean juga terjadi untuk pembelian premium. Pengendara roda dua harus antre cukup lama agar bisa mendapat giliran mengisi premium bersubsidi di SPBU.

Agus, salah seorang warga Sampit, berharap ada keseriusan penegak hukum untuk mengatasi penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, termasuk menindak tegas jika ada oknum anggota mereka yang terlibat.

"Kita masyarakat awam saja sudah bisa menduga-duga banyak pelangsir karena yang antre di SPBU kendaraan dan orangnya itu-itu saja tiap hari. Masa aparat tidak curiga? Kalau terus seperti ini, justru masyarakat yang menjadi curiga ada apa ini sebenarnya?" katanya.

Dia berharap semua pihak terketuk nuraninya untuk membenahi masalah ruwet distribusi BBM bersubsidi di daerah itu.

"Masyarakat luas ikut merasakan dampaknya seperti pelaku usaha angkutan, pedagang, petani, nelayan, sopir, dan lainnya harus mengeluarkan uang banyak membeli BBM di eceran karena jika harus antre akan membuang banyak waktu dan belum tentu dapat BBM pula," katanya.



(T.KR-NJI/B/M029/M029)