"Kami bangga adanya instruksi dari gubernur. Apabila PT Bharito Ekatama masih tetap mengeksplorasi batubara, maka kami dibantu polisi dan TNI siap menjaga kawasan tersebut," katanya di Barito Utara, Rabu (29/10).
Instruksi yang disampaikan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, kata Nadalsyah usai memberikan penjelasan terkait tapal batas Kalteng dan Kalimantan Timur di Desa Berangin Kabupaten Barito Utara, menjadi landasan untuk menghentikan aktivitas PT Bharito Ekatama.
Ia mengaku lega adanya instruksi tersebut, karena aktivitas PT Bharito Ekatama di wilayah Barito Utara, Provinsi Kalteng, merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan daerah setempat.
Dia mengatakan PT Bharito Ekatama melakukan eksplorasi batubara menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di lahan sekitar 22 ribu hektare serta berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan Menteri Kehutanan pada 2010 dan 2013.
"Sementara menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 tahun 2012 secara tegas menyebutkan bahwa kawasan PT Bharito Ekatama merupakan wilayah hutan Kalteng. Jadi memang sudah selayaknya dihentikan," katanya.
Bupati Barito Utara yang dilantik pada 2013 itu, mengatakan dari 22 ribu hektare menurut IPPKH PT Bharito Ekatama, ternyata kawasan hutan Kalteng mencapai 17 ribu hektare dan hanya empat ribu hektare milik Provinsi Kaltim, berdasarkan SK Menhut 529/2012.
"Kalau melihat data-data ini sangatlah tepat instruksi Gubernur Kalteng. Kami akan menjalankan dan menjaga agar PT Bharito Ekatama tidak mengeksplorasi di hutan Kalteng," demikian Nadalsyah.
