Palangka Raya (Antara Kalteng) - Sebanyak 10 organisasi Kemahasiswaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah melakukan aksi damai ke DPRD dan Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
10 ormas mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat (FPR) terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palangka Raya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Universitas Palangka Raya, GMNI Cabang Palangka Raya.
Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalteng, BEM Unpar, FMN Cabang Palangka Raya, Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM) Palangka Raya, HMPH Palangka Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan BEM Fakultas Pertanian Unpar.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi kebijakan tidak pro rakyat dan hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan minyak imprealisme Amerika Serikat serta mencekik rakyat Indonesia," kata Koordinator Aksi FPR Kalteng Cenri.
Selain meminta kenaikan harga BBM bersubsidi dibatalkan, pemerintah Pusat juga diminta menasionalisasikan aset asing dalam bidang migas di Indonesia agar sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945, menaikkan pajak perusahaan swasta di Indonesia khususnya Kateng.
FPR juga meminta agar dicabut undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001 dan UU penanaman Modal Asing no1 tahun 1967 yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3, serta melaksanakan reforma Agraria Sejati.
"Kami juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat umum agar terus menyuarakan perjuangan untuk membatalkan kenaikan harga BBM yang tidak pro rakyat," demikian Cenri.
Aksi FPR Kalteng berlangsung damai dan tertib namun tetap mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat saat berdialog dengan perwakilan Anggota DPRD Kalteng.
Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Demokrat Punding LH Bankan mengatakan mendukung aspirasi FPR untuk meminta membatalka kenaikan harga BBM bersubsidi karena sangat memberatkan masyarakat.
"Harga BBM bersubsidi yang sebelumnya hanya Rp6.500 per liter saja di pelosok daerah menjadi Rp10 ribu per liter. Apalagi kalau Rp8.500 bisa-bisa Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter di Pelosok Kalteng," demikian Punding.
(T.KR-JWM/C/B008/B008)
10 Organisasi Mahasiswa Kalteng Tolak Kenaikan BBM
Ilustrasi. (Istimewa)
Kenaikan harga BBM bersubsidi kebijakan tidak pro rakyat dan hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan minyak imprealisme Amerika Serikat serta mencekik rakyat Indonesia,"
