Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menegaskan tidak ada kongkalikong dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kotim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
"Tidak ada kongkalikong. Di Kotim (Kotawaringin Timur) tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan aturan. Semua kami bahas bersama," tegas Sekretaris Daerah Kotim Putu Sudarsana di Sampit, Jumat.
Sekadar diketahui, pembahasan APBD kini menjadi sorotan pascaoperasi tangkap tangan empat wakil rakyat di DPRD dan tiga PNS di Kabupaten Kapuas atas dugaan suap pembahasan anggaran daerah setempat, beberapa hari lalu.
Kejadian itu membuat pembahasan APBD 2015 Kabupaten Kotim kini turut disorot masyarakat. Apalagi, pembahasan APBD 2015 kini molor sehingga mulai menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak.
Putu menegaskan bahwa molornya pembahasan APBD 2015 murni karena masalah teknis.
Dia membantah keras jika ada pihak yang menuding molornya pembahasan karena adanya kongkalikong atau tidak disetujuinya dana aspirasi dewan.
"Tidak ada masalah dana aspirasi. Kami bareng-bareng membahas. Mundurnya Banmus (Badan Musyawarah) karena memang ada yang belum sesuai. Ada keterlambatan penyesuaian hasil reses dengan musrenbang kecamatan dan desa," tegas Putu.
Wakil Bupati H.M. Taufiq Mukri turut memberi penegasan terkait dengan masalah itu.
Menurut dia, molornya pembahasan APBD 2015 lantaran ada beberapa rencana kegiatan yang harus ada penyesuaian kembali.
"Kami bersama DPRD tidak ada memperlambat. Ini hanya ada kekeliruan masalah RKA. RKA itu diperbaiki untuk menyesuaikan antara RPJMD dan hasil reses dewan. Jadi, tidak ada masalah karena dewan sedang pendidikan atau lainnya," kata Taufiq.
Ketua DPRD Kabupaten Kotim Jhon Krisli sudah menegaskan bahwa pihaknya akan membahas APBD 2015 sesuai dengan aturan.
Untuk menghindari adanya kongkalikong, dia bahkan melarang seluruh anggota dewan bertemu pejabat eksekutif membahas anggaran di luar forum resmi DPRD.
"Kalau di kemudian hari ada kejadian yang melibatkan anggota DPRD, kami tidak akan bertanggung jawab secara kelembagaan karena itu adalah perbuatan oknum. Lembaga tidak bertanggung jawab," kata politikus muda PDI Perjuangan itu.
Selain membuat surat kepada seluruh anggota dewan, Jhon juga meminta pejabat di Pemerintah Kabupaten Kotim untuk berani tegas menolak jika ada anggota DPRD Kabupaten Kotim yang ingin bernegosiasi soal APBD.
Ia berjanji pembahasan APBD akan dilakukan secara transparan dan diperjuangkan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Usulan kegiatan yang tidak mendesak, apalagi ada indikasi kepentingan pihak tertentu, harus dihindari.
(T.KR-NJI/B/D007/D007)
Pemkab Tegaskan Tidak Ada Kongkalikong Pembahasan APBD
Ilustrasi, (Istimewa)
Tidak ada kongkalikong. Di Kotim (Kotawaringin Timur) tidak ada. . ."
