DP3KP Kotim Minta Jatah BBM Subsidi Di SPBU

id DP3KP Kotim Minta Jatah BBM Subsidi Di SPBU, bbm

DP3KP Kotim Minta Jatah BBM Subsidi Di SPBU

Pengendara sepeda motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di Jalan Hayam Wuruk Jakarta, Jumat (21/6). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro ) Istimewa

Jika upaya tersebut juga belum membuahkan hasil, maka DP3KP akan mengadukan semua ini ke pihak kementerian BPH Migas dan Menteri ESDM. . ."
Sampit (Antara Kalteng) - Dinas pertanian peternakan dan penyuluhan ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendatangi SPBU minta jatah BBM subsidi solar untuk petani.

Kepala Dinas DP3KP Kotim, I Made Dikantara di Sampit, Kamis mengatakan jatah BBM subsidi solar di SPBU juga disalurkan untuk petani di daerah ini.

"Jatah BBM subsidi solar juga untuk kepentingan petani dalam mengoperasikan traktor tangan. Hal itu saya lakukan karena selama ini pihak SPBU tidak melayani petani saat membeli solar meski mereka telah membawa surat rekomendasi dari DP3KP," katanya

Dengan didatanginya langsung pihak pengelola SPBU tersebut diharapkan petani Kotim mendapat pelayanan prioritaskan.

Selama ini petani kesulitan mendapatkan BBM subsidi solar dan untuk operasional traktor tangan terpaksa membeli BBM dari pelangsir yang harganya berkisar antara Rp9.000-Rp12.000/liter.

Akibat sulitnya mendapatkan BBM subsidi tersebut kemampuan petani dalam menggarap lahan sawah sangat terbatas dan hal itu mempengaruhi produksi beras di Kotim.

"Saat ini traktor tangan petani di Kotim mencapai 1.000 unit lebih, namun banyak yang nganggur karena tidak ada bahan bakar untuk mengoperasikannya," katanya.

Dia mengatakan, selain mendatangi SPBU, DP3KP juga akan mendatangi Pertamina Cabang Sampit untuk meminta adanya pelayanan prioritas terhadap petani.

"Kami akan membuat surat resmi ke pihak SPBU dan Pertamina Cabang Sampit. Jika upaya tersebut juga belum membuahkan hasil, maka DP3KP akan mengadukan semua ini ke pihak kementerian BPH Migas dan Menteri ESDM. Jika perlu ke Presiden RI," katanya.

Dikantara menilai, dengan tidak dilayani petani untuk mendapatkan BBM subsidi solar maka pihak SPBU dan Pertamina Cabang Sampit telah menggagalkan rencana pemerintah pusat maupun daerah dalam bagi swasembada beras.

"Bagaimana tidak menggalkan rencanan pemerintah, sebab jika luasan lahan sawah yang digarap petani tidak maksimal maka secara otomatis program swasembada beras dipastikan akan gagal," ucapnya.

Untuk itu, perlu adanya dukungan semua pihak guna menyukseskan program swasembada beras yang dilakukan pemerintah. Salah satu upaya memenuhi kebutuhan BBM subsidi solar untuk operasional traktor tangan masyarakat tani.



(T.KR-UTG/B/S019/S019)