Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) melaporkan dugaan korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Jakarta 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mau melaporkan temuan kami mengenai APBD DKI," kata Basuki di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Basuki juga mengaku membawa semua bukti.
"Bawa semua kalau bukti," ungkap Basuki.
Menurut Basuki yang karib disapa Ahok, bukti tersebut merupakan
angka yang menyimpang dari Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon
Anggaran Sementara (KUA PPAS).
"Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandantangani DPRD semua.
Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS yang kami tanda tangani, ini
bukti sangat jelas. Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua
bukti-bukti ini," tambah Basuki. (Simak di sini: berbagai bukti yang dibawa Ahok ke KPK)
Pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi menyatakan mempersilakan Basuki untuk melaporkan dugaan korupsi APBD ke KPK.
"Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK, kami siap
menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada
unsur pidana korupsinya atau tidak," ucap Johan, melalui pesan singkat.
Sebelumnya diketahui bahwa Basuki menemukan anggaran siluman sebesar
Rp12,1 triliun, setelah konsep APBD yang disahkan dikirimkan ke
Kemendagri.
Setelah konsep APBD disahkan pada 27 Januari 2015 lalu ke Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, ternyata DPRD melakukan
pembahasan kembali konsep APBD yang disahkan itu sehingga bisa muncul
anggaran siluman senilai Rp12,1 triliun.
Anggaran sebesar Rp12,1 triliun itu disebut-sebut untuk membeli
"uninterruptible power supply" (UPS) di tiap kelurahan di Jakarta Barat.
Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp4,2 miliar.
Basuki pun tidak setuju dengan hal itu, sehingga mengirimkan konsep
APBD versi pemda ke ke Kemendagri. DPRD yang tidak terima APBD yang
dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, pun menggunakan hak
angketnya untuk menyelidiki Basuki dan apa yang sebenarnya sudah
terjadi.
Berita Terkait
Kaesang Pangarep bakal dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta
Rabu, 27 Maret 2024 13:06 Wib
Ridwan Kamil dinilai berpotensi jadi Bacagub DKI
Selasa, 5 Maret 2024 13:26 Wib
ASN pelaku pelecehan seksual diajukan pemberhentian
Senin, 8 Januari 2024 19:49 Wib
APBD DKI sebesar Rp81,71 triliun di 2024
Selasa, 14 November 2023 18:29 Wib
Tiga eks kader PSI resmi bergabung ke PAN
Selasa, 12 September 2023 15:44 Wib
Jokowi perintahkan pemprov DKI percepat transisi kendaraan listrik
Senin, 28 Agustus 2023 18:10 Wib
Tiga opsi metode tekan polusi udara di DKI Jakarta
Selasa, 22 Agustus 2023 15:39 Wib
Begini suasana hari pertama WFO 50 persen di Balai Kota DKI Jakarta
Senin, 21 Agustus 2023 15:50 Wib