PU Kalteng Akui Belum Tangani Bukit Rawi

id Bukit Rawi, Banjir, Kepala Dinas PU Kalteng Leonard S Ampung

PU Kalteng Akui Belum Tangani Bukit Rawi

Wagub Kalteng Achmad Diran (dua dari kanan) saat meninjau langsung di kawasan Bukit Rawi bersama instansi pemprov. (FOTO Humas Pemkot Palangka Raya)

Setelah saya cek, perbaikan jalan di Bukit Rawi itu ternyata baru kontrak...
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah mengakui belum menangani infrastruktur jalan di Bukit Rawi yang menghubungkan kabupaten/kota pascaterjadinya banjir.

"Setelah saya cek, perbaikan jalan di Bukit Rawi itu ternyata baru kontrak. Sekarang lagi persiapan pekerjaan dan mobilisasi alat," kata Kepala Dinas PU Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya, Jumat.

Pantauan di lapangan, kondisi infrastruktur jalan di Bukit Rawi rusak dan berlubang, sehingga masyarakat mengalami kesulitan saat melintas, dari Palangka Raya menuju Kabupaten Gunung Mas maupun empat Kabupaten di wilayah Barito maupun sebaliknya.

Dia berjanji, setelah peralatan pelaksana proyek pengerjaan jalan di Bukit Rawi tersebut telah berada di lapangan, akan segera memacu pengerjaan dengan memperhatikan ketentuan teknis maupun kondisi cuaca.

"Pemerintah Provinsi serius menangani kerusakan di jalan Bukit Rawi pasca banjir itu. Tapi, pengerjaannya memerlukan waktu. Kami akan memacu pengerjaannya," kata Leonard.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran mengatakan, jalan di Bukit Rawi setiap tahun mengalami kebanjiran, padahal Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat terus melakukan peninggian jalan.

"Infrastruktur jalan di Bukit Rawi ini sebenarnya wewenang Pemerintah Pusat, karena termasuk trans Kalimantan. Tapi, Pemprov akan berupaya untuk segera memperbaiki pasca banjir," katanya.

Mantan Bupati Barito Selatan itu mengatakan solusi mengantisipasi agar tidak terjadi banjir kembali, maka harus dibangun pile slab ataupun jalan layang sepanjang 4,5 kilometer di sekitar jalan Bukit Rawi.

"Tapi, dana untuk membangun pile slie maupun jalan layang tidak sedikit. Diperkirakan dananya mencapai Rp200 miliar, jadi pembangunannya tidak bisa cepat. Kita akan berupaya mengajukan ke Pemerintah Pusat," demikian Diran.



(T.KR-JWM/B/S019/S019)