Gubernur: Program di Kalteng Sudah Lengkap Bisa Dilanjutkan

id Gubernur: Program di Kalteng Sudah Lengkap Bisa Dilanjutkan

Gubernur: Program di Kalteng Sudah Lengkap Bisa Dilanjutkan

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. (Istimewa)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengklaim berbagai program pembangunan di provinsi yang dipimpinnya sudah lengkap, sehingga sangat potensial untuk dilanjutkan pada periode kepemimpinan berikutnya.

Berbagai program unggulan yang telah diluncurkan dan dilaksanakan berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat, katanya saat ramah tamah dengan sejumlah wartawan dalam rangka memeringati HUT ke-58 Kalteng di Palangka Raya, Jumat.

"Ibarat manusia, dari ujung kaki hingga ujung rambut sudah lengkap. Tapi, saya tetap tidak bisa memaksakan gubernur ke depan harus melanjutkannya. Bisa saja program yang saya buat dianggap kurang baik," tuturnya.

Teras bersama Achamd Diran selama dua periode memimpin Kalteng telah meluncurkan dan melaksanakan Program Kalteng Harati (Kalteng Pintar), Kalteng Barigas (Kalteng Sehat), dan Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu/Program Membangun dan Menjaga Kampung (PM2L).

Selain itu Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber MLT), Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang), Kalteng Tarang (Kalteng Terang), serta beberapa program unggulan lainnya.

"Pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan yang menghubungkan kota Palangka Raya dengan 13 Kabupaten pun sudah dilaksanakan. Bahkan, pembangunan rel kereta api hanya menunggu `groundbreaking` (peletakan batu pertama)," kata Teras.

Gubernur Kalteng akan berakhir 4 Agustus 2015 itu walau tidak begitu yakin, namun tetap mengharapkan berbagai program tersebut dapat dilanjutkan oleh tokoh yang nantinya dipercaya dan dipilih masyarakat memimpin provinsi ini.

Ketidakyakinan tersebut setelah melihat pengalaman pergantian Presiden Indonesia dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Joko Widodo. Di mana Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dibentuk SBY ternyata dibubarkan Jokowi.

"Peran UKP4 dalam hal memberikan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dan para Menteri kabinet, pada saat itu sudah cukup baik. Harusnya dipertahankan, tapi kan dibubarkan. Ini yang saya sebut, beda pemimpin, beda cara pandang dan tidak ada kewajiban melanjutkan program yang sudah ada," demikian Teras.