DPW PAN Kalteng Dianggap Langgar Perintah DPP

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dianggap telah melanggar perintah Dewan Pimpinan Pusat karena menunda pelaksanaan musyawarah.

DPP telah memerintahkan DPW agar segera mempersiapkan Musyawarah Milayah untuk seluruh Indonesia melalui Surat nomor PAN/A/KU-SJ/032/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, kata Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Wilayah (MPPW) PAN Kalteng Achmad Syarpani di Palangka Raya, Kamis.

"Jadwal muswil PAN Kalteng seharusnya 13-14 Juni 2015, tapi DPW menyebut akan menunda. alasan penundaan yang disampaikan juga tidak masuk akal, hanya karena alasan menjelang bulan puasa dan dana," tuturnya.

Berdasarkan surat DPP PAN tentang pelaksanaan muswil, secara jelas menyebutkan Muswil di Kalteng termasuk kelompok gelombang kedua yang dijadwalkan antara tanggal 1 hingga 14 Juni 2015.

Mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Barito Utara itu mengatakan, surat tersebut juga disikapi panitia yang menyatakan siap melaksanakan muswil PAN Kalteng, meskipun watu persiapan terkesan cukup singkat. Sebab, DPP telah secara jelas memerintahkannya.

"Saya menilai penundaan ini sudah pasti mengarah pada kepentingan pemilihan Gubernur Kalteng, dan ada konspirasi dengan bakal calon sehingga melenceng dari perintah DPP," kata Syarpani.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pelaksana Muswil IV PAN Kalteng Makhbub Indra Pratama saat dikonfirmasi membantah jika penundaan muswil sengaja dilakukan oleh DPW PAN Kalteng.

Dia mengatakan, permintaan penundaan itu disepakati dalam rapat harian DPW PAN Kalteng yang dilaksanakan Rabu (27/5) yang dihadiri oleh seluruh Ketua DPD PAN Se-Kalteng serta perwakilan pengurus DPP PAN yaitu Viva Yoga Mauladi.

"Jadi saat itu yang meminta agar pelaksanaan muswil bisa ditunda adalah kawan-kawan dari DPD dengan alasan mereka perlu persiapan juga, karena biar bagaimanapun muswil selain diikuti oleh pengurus DPD, juga diikuti oleh semua DPC (kecamatan).

Secara lisan DPP juga sudah menyatakan menyetujui permintaan penundaan itu. Jadi tidak benar kalau panitia atau DPW PAN yang sengaja menunda, tegas Indra.

"Penundaan muswil pun tidak terkait dengan pelaksanaan pilkada Gubernur Kalteng. Apalagi ada yang menilai konspirasi dan sebagainya. Saya kira itu terlalu jauh dan hanya kesalahpahaman informasi saja," kata Indra.