Jakarta (Antara Kalteng) - Komisi II DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum pada Senin (22/6) untuk membahas laporan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan penyimpangan APBN 2014 dalam penyelenggaraan Pemilu senilai Rp334 miliar.
"RDP pada pagi hari membahas tentang laporan BPK terkait penyimpangan APBN tahun 2014 sebesar Rp334 miliar, sedangkan Raker pada sore harinya terkait pagu Indikatif RAPBN tahun 2016," katanya di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan RDP berkenaan dengan laporan BPK terhadap KPU, memang merupakan hasil rapat internal Komisi II pada tanggal 10 Juni.
Hasil rapat tersebut menurut dia merekomendasikan seluruh mitra komisi yang terindikasi melakukan penyimpangan APBN tahun 2014 berdasarkan laporan BPK maka akan ditindaklanjuti dengan pendalaman oleh Komisi II.
"Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, terutama terhadap KPU," ujarnya.
Politisi PKB itu menjelaskan pada awalnya memang ada anggota Komisi II mendorong untuk khusus KPU saja. Namun menurut dia, para anggota komisi lain menginginkan audit dilakukan jangan hanya KPU saja tetapi juga semua mitra kerja Komisi II.
"Langkah itu agar tidak ada tendensi Komisi II balas dendam kepada KPU, dan itulah yang menjadi keputusan rapat internal komisi," katanya.
Dia menegaskan RDP dengan KPU terkait hasil audit BPK ini tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu agenda KPU untuk menyukseskan Pilkada serentak Desember 2015.
Menurut dia RDP itu adalah hal biasa dijalankan sebagai fungsi pengawasan DPR yang diatur oleh UUD 1945 yang menyatakan hasil audit BPK harus dilaporkan kepada DPR dan DPD, selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penegakan hukum.
"Selain bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penegakan hukum, hasil audit ini juga bisa menjadi bahan evaluasi apakah KPU periode ini punya kemampuan melaksanakan amanah negara atau tidak," katanya.
Amanah negara itu menurut Lukman yaitu amanah menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai UU Pemilihan Umum, dan UU Pilkada, serta kewenangan menjalankan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu dia menjelaskan Raker dengan KPU membahas pagu Indikatif RAPBN 2016 dengan KPU adalah Raker Kementerian/Lembaga terakhir mitra Komisi II.
Kementerian/Lembaga yang lain menurut dia, sudah selesai tanggal 12 Juni 2015, sesuai dengan jadwal siklus pembahasan APBN 2016 yang dikeluarkan Banggar DPR RI.
"Jadi dengan KPU ini memang agak terlambat dari jadwal," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu Pada Komisi Pemilihan Umum tahun 2013 dan 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan kerugian negara sebesar Rp334 miliar.
"Total keseluruan temuan terhadap ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan sebesar Rp334.127.902.611,93," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (18/6).
Hal itu dikatakan Taufik usai pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan BPK RI yaitu Agung Firman Sampurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/6).
Taufik mengatakan temuan BPK senilai Rp334 miliar itu terdiri dari tujuh jenis temuan ketidakpatuhan.
Berita Terkait
Pemusnahan 9,4 kg narkotika dari Amerika dan narkotika dikendalikan lapas
Kamis, 25 April 2024 14:57 Wib
Penggolongan narkotika ganja cair perlu diuji di laboratorium
Kamis, 25 April 2024 14:56 Wib
Penetapan Prabowo-Gibran sesuai Keputusan KPU 504/2024
Rabu, 24 April 2024 15:13 Wib
Teras Narang: Kerja sama RI-RRT kembangkan pertanian di Kalteng patut diapresiasi
Rabu, 24 April 2024 14:22 Wib
Penetapan pemenang Pilpres 2024 Rabu pagi
Rabu, 24 April 2024 0:32 Wib
KPU RI undang semua paslon hadiri penetapan pemenang pilpres
Selasa, 23 April 2024 13:58 Wib
Prabowo-Gibran akan hadiri penetapan pemenang pilpres di KPU pada Rabu
Selasa, 23 April 2024 13:45 Wib
Jadwal tahapan Pilkada 2024 hingga seleksi Panwascam sepekan ke depan
Senin, 22 April 2024 2:01 Wib