Pemprov Kalteng Disarankan Libatkan Kabupaten/kota Anggarkan Pilgub

id pilkada kalteng, pemprov kalteng, Kabupaten/kota Anggarkan Pilgub

Pemprov Kalteng Disarankan Libatkan Kabupaten/kota Anggarkan Pilgub

Ilustrasi - Warga melakukan pelipatan surat suara Pilkada di kantor KPU Daerah. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Palangk Raya (Antara Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disarankan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan anggaran pemilihan gubernur/wakil gubernur periode 2015-2020 yang akan diselenggarakan serentak 9 Desember 2015.

Saran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria saat berdialog dengan Pemprov Kalteng membahas kesiapan Pilkada di provinsi setempat, Palangka Raya, Senin.

"Kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng, tentunya berat. Jadi, tidak ada salahnya jika melibatkan kabupaten/kota agar anggaran pilkada lebih optimal," ucapnya.

Rapat dengar pendapat yang diselenggarakan Komisi II DPR RI di Palangka Raya dengan Wakil Gubernur Achmad Diran bersama SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng, turut dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, Kapolda Kalteng, Danrem 102 Panju Panjung dan pihak lainnya.

Riza mengatakan saran tersebut setelah hasil rapat dengar pendapat terungkap anggaran Pilkada Kalteng telah ada, namun masih belum sepenuhnya terpenuhi, dan pemprov Kalteng akan mengupayakan dalam perubahan APBD 2015.

"Sesuai dengan undang-undang kan, Pilkada hanya dibiayai dari APBD dan bukan APBN. Aturan itu karena melihat keterbatasan keuangan Negara. Jadi, keterlibatan kabupaten/kota perlu dalam menyediakan anggaran Pilkada provinsi," katanya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini mengatakan Pilkada Kalteng relatif membutuhkan biaya besar dibandingkan provinsi lain, karena hanya Provinsi dan 1 dari 14 Kabupaten/kota yang menyelenggarakannya.

Dia mengatakan berbeda dengan Provinsi Kalsel yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak di enam wilayah, sehingga biayanya lebih ringan karena bisa saling berbagi atau membantu.

"Inilah kenapa kami dari komisi II menyarankan dan nantinya merekomendasikan kepada Mendagri agar anggaran Pilkada Provinsi bisa di-`sharing` dengan kabupaten/kota," demikian Riza.