Palangk Raya (Antara Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disarankan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan anggaran pemilihan gubernur/wakil gubernur periode 2015-2020 yang akan diselenggarakan serentak 9 Desember 2015.
Saran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria saat berdialog dengan Pemprov Kalteng membahas kesiapan Pilkada di provinsi setempat, Palangka Raya, Senin.
"Kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng, tentunya berat. Jadi, tidak ada salahnya jika melibatkan kabupaten/kota agar anggaran pilkada lebih optimal," ucapnya.
Rapat dengar pendapat yang diselenggarakan Komisi II DPR RI di Palangka Raya dengan Wakil Gubernur Achmad Diran bersama SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng, turut dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, Kapolda Kalteng, Danrem 102 Panju Panjung dan pihak lainnya.
Riza mengatakan saran tersebut setelah hasil rapat dengar pendapat terungkap anggaran Pilkada Kalteng telah ada, namun masih belum sepenuhnya terpenuhi, dan pemprov Kalteng akan mengupayakan dalam perubahan APBD 2015.
"Sesuai dengan undang-undang kan, Pilkada hanya dibiayai dari APBD dan bukan APBN. Aturan itu karena melihat keterbatasan keuangan Negara. Jadi, keterlibatan kabupaten/kota perlu dalam menyediakan anggaran Pilkada provinsi," katanya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini mengatakan Pilkada Kalteng relatif membutuhkan biaya besar dibandingkan provinsi lain, karena hanya Provinsi dan 1 dari 14 Kabupaten/kota yang menyelenggarakannya.
Dia mengatakan berbeda dengan Provinsi Kalsel yang menyelenggarakan Pilkada secara serentak di enam wilayah, sehingga biayanya lebih ringan karena bisa saling berbagi atau membantu.
"Inilah kenapa kami dari komisi II menyarankan dan nantinya merekomendasikan kepada Mendagri agar anggaran Pilkada Provinsi bisa di-`sharing` dengan kabupaten/kota," demikian Riza.
Berita Terkait
BI anggap angka inflasi Kalteng selama April masih wajar
Minggu, 5 Mei 2024 19:06 Wib
KPU Kalteng: Paslon perseorangan wajib memiliki minimal 193.512 dukungan
Minggu, 5 Mei 2024 17:20 Wib
Pemkab Mura terus upayakan kemandirian pangan sektor perikanan
Minggu, 5 Mei 2024 17:11 Wib
Disdik telusuri video pornografi diduga pelajar Kotim
Minggu, 5 Mei 2024 16:53 Wib
PT Globalindo Alam Perkasa bergerak cepat membantu korban banjir di Kotim
Minggu, 5 Mei 2024 15:24 Wib
Gubernur optimis atlet Kalteng raih prestasi di PON
Minggu, 5 Mei 2024 14:22 Wib
Tanah Siang juara umum Festival Budaya Tira Tangka Balang 2024
Minggu, 5 Mei 2024 13:12 Wib
Pemkab Barito Utara serahkan LKPD 2023 unaudited kepada BPK
Minggu, 5 Mei 2024 6:52 Wib