9 Kecamatan Kotawaringin Timur Rawan Kebakaran Lahan

Sampit (Antara Kalteng) - Sedikitnya sembilan dari 17 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan.

"Daerah rawan kebakaran lahan dan hutan tersebut merupakan hasil pemetaan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum lama ini," kata Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi di Sampit, Kamis.

Kesembilan kecamatan rawan kebakaran lahan dan hutan itu meliputi Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu, dan Parenggean.

Menurut Supian Hadi, pemerintah daerah melalui instansi terkait selama ini sudah berupaya maksimal menangani kebakaran lahan dan hutan.

Meski demikian, kebakaran lahan dan hutan di Kotawaringin Timur terus meluas, karena lahan yang terbakar pada umumnya adalah lahan gambut sehingga sulit untuk dipadamkan.

Selain itu, lokasi kebakaran lahan juga cukup jauh sehingga sulit dijangkau.

"Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kotawaringin Timur selama ini terkendala peralatan yang masih kurang memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat," katanya.

Supian Hadi mengungkapkan, ke depan pemerintah daerah akan menambah peralatan untuk memudahkan penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Pemerintah daerah juga merencanakan membangun jaringan sumur bor di titik rawan kebakaran lahan dan hutan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) stasiun bandara Haji Asan Sampit dalam beberapa hari terakhir jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kotawaringin Timur cenderung menurun.

"Hingga Kamis (3/9) siang, terpantau hanya ada satu titik panas, yakni berada di wilayah Kecamatan Telawang," terang Kepala BMKG stasiun bandara Haji Asan Sampit Yulid Warni.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo meminta kepada pemerintah Kotawaringin Timur untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan.

Ia berharap dalam menetapkan status bencana, terutama terkait kebakaran lahan dan hutan pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memudahkan pengawasan dan memberikan bantuan penanganan.

Hadi juga meminta kepada pemerintah Kotawaringin Timur dalam melakukan penanganan kebakaran lahan dan hutan untuk melibatkan TNI/Polri. "Kemampuan mereka sudah sangat teruji," katanya.