"Kalau hadir untuk mendengarkan, tidak masalah. Kan perlu juga tahu visi dan misi masing-masing pasangan calon. Tapi kalau sampai jadi panitia, apalagi jadi tim sukses, itu tidak boleh. Aturan sudah tegas melarang itu," kata Godlin di Sampit, Senin.
Penegasan itu disampaikannya saat apel perdana bersama pegawai negeri setelah dia dilantik menjadi penjabat bupati Kotawaringin Timur pada Kamis (29/10) lalu.
Pegawai negeri harus netral meski mempunyai hak pilih pada pemilu kepala daerah 9 Desember nanti. Sebagai abdi negara, tugas pegawai negeri adalah melayani masyarakat dan tidak boleh terlibat politik praktis.
Pria yang juga menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mengatakan, salah satu tugasnya sebagai penjabat bupati adalah menyukseskan pemilu kepala daerah serentak yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur.
"Kita harus mengawal persiapan dan pelaksanaan pilkada. Kita berharap semua berjalan tertib, aman dan terkendali. Jaga peran kita. Jangan sampai kita menjadi aparat yang ditindak Bawaslu atau Panwaslih.
Itu yang perlu saya ingatkan secara khusus intern kita," ujar Godlin.
Tugas lainnya sebagai penjabat bupati yaitu membantu jalannya roda pemerintahan supaya tidak terhambat meski Godlin mengaku yakin pegawai negeri di Kotawaringin Timur mampu menjalankan tugas dengan baik.
Sebagai penjabat bupati, Godlin ditugaskan memimpin Kotawaringin Timur sampai dilantiknya bupati dan wakil bupati definitif. Dia yakin pegawai negeri di daerah ini bisa bekerja maksimal. Dia juga membuka diri dalam membantu mencarikan solusi jika ada permasalahan.
