BNPB Pastikan Pencegahan Karlahut Akan Diperkuat

id BNPB Pastikan Pencegahan Karlahut Akan Diperkuat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei

BNPB Pastikan Pencegahan Karlahut Akan Diperkuat

Kepala BNPB Willem Rampangilei memastikan akan memperkuat pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan secara komprehensif di seluruh kementerian dan lembaga lainnya termasuk masyarakat maupun pelaku usaha. (FOTO ANTARA Kalteng/Jaya W Manurung

Kita malu sebagai bangsa besar tidak mampu melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan...
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei memastikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah akan lebih diperkuat dibandingkan Penanganan.

Memperkuat pencegahan itu bahkan berkali-kali ditegaskan Presiden Joko Widodo karena melihat kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi setiap tahun, kata Willem saat rapat evaluasi penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan regional Kalimantan di Palangka Raya, Selasa.

"Kita malu sebagai bangsa besar tidak mampu melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tidak Mungkin kita tidak bisa mencegah kebakaran hutan. Itu arahan yang selalu disampaikan Presiden," beber dia.

Willem menyebut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), lahan maupun hutan yang terbakar di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 2,6 juta hektar. Di mana 1,7 juta hektar atau 67 persen di lahan mineral dan 33 persen lainnya di lahan Gambut.

Dia mengatakan, kerugian yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan tersebut juga sangat besar, yakni Rp200 triliun berdasarkan data UNDP. Kerugian tersebut belum termasuk biaya penanganan yang dikeluarkan BNPB sebesar Rp500 miliar.

"Belum lagi dana yang dikeluarkan TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian LHK maupun pihak lainnya. Itu baru dari segi materi, belum korban jiwa akibat kabut asap dan lainnya. Jadi, karlahut ini harus kita dicegah," tegasnya.

Kepala BNPB ini pun menyebut rapat rapat evaluasi penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan regional Kalimantan ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan.

Di mana, semua pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pihak lainnya akan digali apa saja dilakukan selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk usulan yang perlu dilakukan untuk mencegah.

"Terpenting, konsep pencegahan itu harus dilakukan secara komprehensif. Sebab, konsep pencegahan itu sudah dibagi habis kepada Kementerian dan lembaga yang ada, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Kami sudah membuat SOPNAS pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini nantinya yang akan dijadikan acuan," demikian Willem.