Bupati Barut Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah Nadalsyah sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi pendukung dewan terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2016.

"Pada prinsipnya fraksi-fraksi pendukung dewan menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2016 yang diajukan Pemkab barito Utara, meskipun dengan beberapa catatan sebagai materi persidangan untuk dibahas bersama dalam rapat gabungan komisi DPRD," kata Bupati Nadalsyah di Muara Teweh,Rabu.

Menurut Nadalsyah Pemerintah menyambut baik saran agar pembahasan RAPBD tahun anggaran 2016 yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kebijakan umum aggaran (KUA) dan prioritas Plafon anggaran sementara (PPAS) yang sudah disepakati.

Menanggapi saran dan masukan fraksi PPP, terkait menjaga dan mengamankan proyek-proyek pembangunan agar tetap berjalan tepat waktu dan berkualitas, Nadalsyah mengatakan akan membuat perencananaan teknis T-1 yang lebih cermat dan teliti sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Selain itu, melakukan peningkatan kualitas monitoring dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan agar pelaksanaannya sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dalam kontrak.

"Memperkuat tim FHO (final hand over) pada saat serah terima pekerjaan 100 persen agar lebih teliti dalam menerima hasil pekerjaan," katanya.

Nadalsyah juga menyambut baik saran dan masukan agar pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada masyarakat di kecamatan, desa dan kelurahan. Terhadap saran agar penempatan pejabat eselon II kebawah disesuaikan dengan disiplin ilmunya.

Kemudian, kata dia, pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan Perda tentang penertiban masih belum maksimal.

"Untuk itu kami sepakat sengan saran dari fraksi PPP untuk lebih meningkatkan pembinaan secara intensif terkait tugas dan wewenang Satpol PP sampai ditingkat Kecamatan," ujarnya.

Pemkab Barito Utara sepakat dengan saran upaya upaya untuk mengantisipasi hilangnya aset daerah, perlu pendataan ulang dan pengamanan melalui sertifikasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

"Pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah," kata Nadalsyah.