DPRD Kalteng Cek Kesiapan Pilgub Di Barut

id kpu barut, dprd kalteng, pilkada kalteng

DPRD Kalteng Cek Kesiapan Pilgub Di Barut

Ilustrasi (Istimewa)

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Empat orang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka mencek kesiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Desember 2015.

"Kunjungan kerja kami ini untuk mengecek kesiapan daerah dalam menghadapi Pilgub Kalteng," kata salah seorang anggota DPRD Kalteng, Muhammad Anderiansyah ketika berada di KPU Barito Utara (Barut) di Muara Teweh, Jumat.

Kunjungan kerja anggota DPRD dari daerah pemilihan empat Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito ini antara lain Muhammad Anderiansyah dari Partai Kebangkitan Bangsa, Agus Susilosani (Partai Nasdem), Abdul Hadi (Partai Persatuan Pembangunan) dan Reza Fachrony (Partai Amanat Nasional)

Dalam kunjungan ke kantor KPU Barito Utara itu, anggota dewan tersebut diterima anggota KPU Barito Utara David Suisdarto dan Sekretaris KPU Syahmiludin.

"Dalam kunjungan ini kami ingin mengetahui secara langsung kesiapan KPU dan lainnya dalam menggelar pilkadan serentak di Kalteng ini dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi," katanya didampingi anggota dewan lainnya Agus Susilosani.

Sementara Sekretaris KPU Barito Utara, Syahmiludin dihadapan anggota DPRD Kalteng mengatakan pada prinsipnya pihaknya siap menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti.

Saat ini, kata dia, pihaknya sudah menerima sejumlah logistik untuk kebutuhan pilgub dan tinggal menunggu surat suara dan formulir yang direvisi karena terkait dibatalkannya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng nomor urut tiga (3) Ujang Iskandar - Jawawi oleh KPU pusat.

"Jadi terkait logistik masih menunggu surat suara dan formulirnya saja lagi," kata dia.

Pada kesempatan itu Syahmiludin meminta kepada anggota DPRD Kalteng itu untuk mendukung lancaranya tahapan pilkada Kalteng ini karena masih belum cairnya dana bantuan hibah dari Provinsi Kalteng melalui APBD perubahan untuk KPU provinsi dan 14 KPU kabupaten/kota lainnya sebesar Rp35 miliar.

Belum terealisasinya dana hibah itu juga berpengaruh terhadap tahapan pilgub Kalteng di seluruh kabupaten/kota di Kalteng.

"Jadi kami minta peranan anggota DPRD untuk menanyakan realisasi dana pilgub tahapa II itu dicairkan karena tahap pilkada semakin dekat," ujarnya.

KPU Barito Utara telah menerima dana tahapan pilgub Kalteng tahap pertama sebesar Rp5,9 miliar dan peruntukannya sekitara 85 persen untuk kegiatan operasional panitia pemilihan kecamatan (PPK) disembilan kecamatan serta panitia pemungutan suara di 103 desa/kelurahan.

Distribusi logistik

Syahmiludin juga meminta DPRD Kalteng mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu pendsitribusian logistik pilgub teutama ke kecamatan dan desa terpencil.

Untuk wilayah Kabupaten Barito Utara dibutuhkan sarana angkutan mobil dobel gardan terutama ke kecamatan pedalaman seperti Gunung Purei dan Teweh Timur, selain itu angkutan sungai seperti perahu bermotor ke anak Sungai Barito seperti Sungai Lahei dan Sungai Lemo.

"Untuk Pemkab Barito Utara pada prinsipnya siap mendukung untuk bantuan alat transportasi tersebut," jelas dia.

Terkait belum dilepasnya alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon nomor tiga, Syahmiludin mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi terkait masalah itu bersama Kantor Kesatuan Banga dan Politik Barito Utara, Satpol PP dan kepolisian setempat yang sepakat tidak menurunkan APK nomor tiga itu.

"Kami masih menghormati perjuangan calon nomor tiga yang kini melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diperkirakan hari ini ada putusannya, sehingga akan kami lepas kalau sudah ada hasil putusan gugatan tersebut dan tetap mengajak masyarakat untuk tetap menjaga keamanan yang kondusif," tegas dia.

Selain kunjungan ke KPU Barito Utara, anggota DPRD Kalteng itu juga mengunjungi sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat dan PPK Teweh Tengah sebagai uji petik sampel kesiapan lapangan dari sembilan PPK yang ada.