Organisasi Kemasyarakatan Diminta Bantu Cegah Konflik Pilkada

id Cegah Konflik Pilkada

Organisasi Kemasyarakatan Diminta Bantu Cegah Konflik Pilkada

Sejumlah pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah berunjuk rasa di kantor KPU Kalteng di Jalan Jenderal Soedirman, Palangka Raya, Senin (23/11). (FOTO ANTARA Kalteng/Ronny NT)

Sampit (Antara Kalteng) - Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diminta membantu mencegah munculnya konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2015.

"Peran organisasi kemasyarakatan sangat besar dalam mendukung suksesnya pilkada. Organisasi kemasyarakatan diharapkan ikut mencegah konflik. Kalau ada indikasi potensi konflik, tolong dicegah," kata Kepala Bidang Kewaspadaan dan Intelkam pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kotawaringin Timur, Johan Wahyudi di Sampit, Jumat.

Diakui, keberagaman di tengah masyarakat bisa menimbulkan potensi konflik. Perlu kesamaan pemahaman untuk sama-sama menjaga kondisi daerah ini agar tetap kondusif, khususnya dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah 9 Desember nanti.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama dan lainnya, sangat strategis dalam mencegah munculnya konflik. Organisasi kemasyarakatan dapat dengan mudah menjangkau dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan keteriban.

Seluruh masyarakat diyakini menginginkan pemilu kepala daerah yang meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimmantan Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur, berjalan aman dan lancar. Untuk itulah perlu peranan semua pihak untuk mmenciptakan kondisi daerah yang kondusif.

"Mari kita ciptakan keamanan dan ketertiban. Kita ajak masyarakat menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Pemilu kepala daerah harus berjalan sukses dan lancar," harap Johan.

Perbedaan pilihan dalam pemilu kepala daerah jangan sampai menimbulkan perpecahan. Siapapun yang terpilih nantinya merupakan pilihan masyarakat Kotawaringin Timur yang harus dihargai sebagai hasil dari sebuah proses demokrasi.