Isteri Ketua KPU Kalteng Bantah Timses Pilgub

Palangka Raya, (Antara Kalteng) - Ketua Pimpinan Aisyiah Wilayah Kalimantan Tengah Hj Noorhayati MT yang juga isteri Dr Ahmad Syar'i Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalteng membantah pemberitaan keterlibatan dirinya dalam kampanye dan pemenangan salah satu paslon pada Pilkada gubernur Kalteng.

"Saya tidak bagian dari Timses Pilgub, adapun foto Saya hadir pada acara bersama Ketua DPD Golkar Kalteng Bapak H Abdul Razak, itu bukan dalam kegiatan Timses dan pemenangan paslon Pilgub," kata Norhayati kepada Antara di Palangka Raya, Rabu.

Foto kegiatan Ketua DPD Golkar Abdul Razak yang juga Ketua Timses calgub Kalteng Sugianto Sabran-Habib Ismail yang dihadiri Hj Norhayati beredar di kalangan media massa dan media sosial di Kalteng yang dikaitkan dengan tugas sang suami sebagai Ketua KPU Kalteng.

Timses salah satu paslon calgub mempersoalkan foto yang mereka sebut dalam kegiatan pelantikan Timses dan tim kampanye paslon Sugianto-Sabran.

Menurut Noorhayati yang juga Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalteng itu, karena sejumlah jabatan pada organisasi menjadikan dirinya berinteraksi dengan banyak orang dan hadir serta terlibat dalam berbagai kegiatan.

"Saya itu bisa hadir pada kegiatan apa saja di Kalteng maupun secara nasional, sehingga foto-foto itu bisa bersama siapa saja. Tapi tidak dalam kegiatan kampanye dan pemenangan paslon pada Pilgub Kalteng baru-baru ini," ucapnya.

Sementara Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar'i menyebut isterinya tidak terkait langsung dalam Timses dan kampanye pemenangan Pilkada gubernur dan wagub Kalteng.

"Banyak yang bertanya kepada saya terkait hal itu. Tapi saya selalu meminta mana bukti bahwa istri saya pernah ikut berkampanye atau ikut pertemuan. Itu selalu saya pertanyakan," katanya.

Namanya tim kampanyekan seharusnya ikut berkampanye. Ada-tidak istrinya ikut kampanye. "Kalau ada orang yang memasukkan nama istri saya dalam tim kampanye, saya tidak pernah tahu," katanya.

Dia mengaku pihaknya telah melaksanakan pilkada Kalteng sesuai prosesur yang berlaku dan bersikap netral serta profesional. Apabila ada anggapan dari pihak lain bahwa KPU Kalteng tidak bersikap netral merupakan hak setiap orang, katanya.