Wabup Seruyan Minta Sistem Buruh Lepas Dihentikan

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Yulhaidir meminta kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayahnya untuk menghentikan sistem buruh lepas dengan pola kerja borongan kepada pekerjanya.

"Sistem buruh lepas dengan pola kerja borongan hendaknya tidak diterapkan lagi," kata Yulhaidir di Kuala Pembuang, Kamis.

Ia mengatakan, sistem buruh lepas dengan pola kerja borongan sangat merugikan para pekerja, karena penghasilan yang didapat oleh pekerja menjadi tidak seberapa.

"Misalnya, dalam sistem tersebut, upah mengharap satu hektar lahan hanya sekitar Rp96 ribu. Kalau dalam sehari lima pekerja hanya mampu mengharap satu hektar, artinya mereka hanya mendapat Rp20 ribu per orang, ini sungguh memprihatinkan," katanya.

Padahal menurutnya, pemerintah sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Seruyan yang mencapai Rp2 juta lebih, atau Rp90 ribu per hari.

"Karena itu kita meminta agar perusahaan menerapkan sistem kerja dan pengupahan yang layak bagi para pekerja," katanya.

Sementara salah satu pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Desa Derangga Kecamatan Hanau, Lusnawati, mengatakan, diterapkannya sistem buruh lepas pada para pekerja telah membuat penghasilan mereka jauh berkurang.

"Dalam sebulan penghasilan kita hanya sekitar Rp500 ribu, kalau sebelumnya dengan sistem buruh harian lepas (BHL) penghasilan kita bisa mencapai Rp1,5 juta per bulan," katanya.

Ia menambahkan, di perusahaan PT Tapian Nadengan tempat ia bekerja, ada sekitar 200 pekerja yang merasa sangat dirugikan dengan diterapkannya sistem buruh lepas oleh perusahaan.

"Kita berharap perusahaan dapat kembali menerapkan sistem kerja seperti sebelumnya, karena kalau tetap seperti ini maka sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan masyarakat akan jadi korban," katanya.