"Kita masih terkena moratorium CPNS. Usulan kita belum disetujui sampai sekarang. Tidak tahu kalau nanti akhir tahun ada diterima," kata Sekretaris Daerah setempat Putu Sudarsana di Sampit, Jumat.
Data Badan Kepegawaian Daerah setempat menyebutkan saat ini jumlah aparatur sipil negara di Kotawaringin Timur sekitar 6.300 orang. Jumlah tersebut diakui belum mencukupi untuk melayani masyarakat di 17 kecamatan yang tersebar di 185 desa/kelurahan.
Untuk memenuhi kekurangan pegawai, pemerintah daerah merekrut tenaga kontrak sesuai kemampuan anggaran daerah. Saat ini sedang berlangsung perekrutan 223 formasi tenaga kontrak.
Perekrutan tenaga kontrak setidaknya menjadi solusi sementara di tengah moratorium perekrutan CPNS. Apalagi, mulai tahun ini pemerintah pusat juga melakukan moratorium perekrutan pegawai tidak tetap.
"Kami masih mempelajari secara aturan apakah boleh daerah merekrut pegawai tidak tetap. Tapi tentu ini semua tetap harus melihat kemampuan anggaran daerah setiap tahunnya," tambah Putu.
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotawaringin Timur saat ini dari Rp1,634 triliun, komposisi belanja langsung lebih dari 50 persen. Seharusnya, Kotawaringin Timur masih diperbolehkan merekrut calon pegawai negeri sipil karena komposisi APBD dinilai masih bagus.
"Kotawaringin Timur masih sangat membutuhkan tambahan pegawai, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan karena wilayah kita luas dan penduduknya banyak. Nanti kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan peta ketersediaan pegawai kita supaya mereka tahu bahwa penambahan pegawai itu memang dibutuhkan," tambah Putu.
Geografis Kotawaringin Timur sangat luas dan rumit. Selain itu, jumlah penduduknya terbanyak di Kalimantan Tengah, namun tersebar sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pelayanan. Penambahan pegawai sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
