DPRD Seruyan Minta Pemkab Evaluasi Jumlah Honorer

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah meminta pemerintah mengevaluasi jumlah tenaga honorer yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten tersebut.

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hendaknya dapat mengevaluasi jumlah honorer kalau memang jumlahnya sudah berlebihan," kata Anggota DPRD Seruyan Bejo Riyanto di Kuala Pembuang, Sabtu.

Ia mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan data jumlah honorer yang ada di Pemkab dengan jumlah honorer yang benar-benar bekerja di setiap instansi.

"Pemkab harus punya data yang akurat tentang jumlah tenaga honorer agar tidak terjadi penyimpangan, misalnya tenaga honorer itu ada namanya saja, tapi di lapangan tidak ada orangnya," katanya.

Dengan data yang akurat, wakil rakyat atau masyarakat di Seruyan dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas kinerja honorer serta bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Politisi PAN ini menambahkan, selain mengevaluasi data honorer, Pemkab juga harus merubah sistem rekrut honorer yang saat ini dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan menerapkan sistem rekrut honorer satu pintu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Ke depan, kalau rekrut tenaga honorer diperlukan, maka rekrutnya cukup melalui BKD saja agar lebih tertib," katanya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan Haryono menyebutkan, saat ini tenaga honorer di lingkup Pemkab Seruyan sudah berlebihan, yakni mencapai 2.600 orang dari kebutuhan honorer yang hanya sekitar 1.500 orang.

"Sesuai dengan rekomendasi DPRD, kita diminta untuk mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada di SKPD," katanya.

Menurutnya, rencana pengurangan pegawai honorer sudah disampaikan kepada masing-masing SKPD, dan SKPD juga sudah diminta melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pegawai honorer yang riil untuk menunjang kegiatan SKPD.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan SKPD untuk melakukan pendataan kebutuhan tenaga honorer yang sebenarnya," katanya.