Gubernur Tegaskan Tetap Pertahankan Kalteng "Bumi Pancasila"

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 Sugianto Sabran menegaskan akan tetap mempertahankan kebijakan bahwa provinsi nomor dua terluas di Indonesia sebagai "Bumi Pancasila" sejak masa kepemimpinan Gubernur Teras Narang periode 2005-2010 dan 2010-2015.

"Bumi Pancasila" ini berarti seluruh anak bangsa Indonesia berhak ikut bertempat tinggal di dalam rumah betang tanah dayak, namun wajib memahami dan mentaati semboyan di mana bumi di pijak di situ langit di junjung, kata Sugianto di Palangka Raya, Rabu.

"Kalau hal ini semua dipatuhi, yakinlah Kalteng akan terwujud menjadi provinsi yang bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis (Berkah) sesuai dengan slogan saya bersama Wakil Gubernur Habib Said Ismail saat masih menjadi pasangan calon," tambahnya.

Menurut mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 ini, Kalteng sangat beragam, baik dari suku, agama, etnis dan lainnya sehingga dalam membangun provinsi yang juga berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini harus bersama-sama dengan tetap menjaga keberagaman.

Dia mengatakan, keberagaman tersebut sangat berguna dalam mencapai keharmonisan dan meningkatkan kesatuan maupun persatuan yang dilandasi prinsip gotong royong.

"Kami tidak akan rela apabila ada pihak-pihak yang berupaya merobek persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Saya Sugianto Sabran selaku Gubernur Kalteng akan berada pada barisan terdepan menghadapi upaya melemahkan kesatuan dan persatuan," tegasnya.

SUgianto menyebut sekarang ini salah satu musuh paling berbahaya yang perlu diantisipasi seluruh lapisan masyarakat di Kalteng ini adalah Narkoba. Sebab, narkoba sudah sampai ke pedesaan dan kepedalaman Kalteng, sehingga bila dibiarkan akan menjadi penghalang terwujudnya Kalteng Berkah.

Hal inilah yang mendasari kenapa sejak dilantik sebagai Gubernur Kalteng langsung mengeluarkan pernyataan perang terhadap Narkoba dan mengajak semua pihak, khususnya keluarga korban narkoba, agar bergandengan tangan membantu aparat penegak hukum melawan para bandar maupun pengedar.

"Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kalteng saya instruksikan, seandainya ada atau bagi yang telah terjerumus saat ini, sebaagai `pemakai` narkoba, saya beri waktu satu bulan menyerahkan diri kepada Gubernur melalui tim yang nantinya dibentuk untuk direhabilitasi," ucapnya.

Dia menegaskan, apabila telah melampaui satu bulan tidak menyerahkan diri dan ditemukan ada yang terlibat, maka akan langsung dipecat dari status ASN. Bagi pejabat dan ANS, termasuk tenaga kontrak lingkup Pemprov Kalteng yang hingga kini belum melakukan test urine agar dalam waktu seminggu ke depan sudah melakukannya.