Pulang Pisau (Antara Kalteng) - Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo mengatakan pemerintah setempat bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) membagikan sebanyak 2.000 paket sembako kepada kaum duafa dalam peringatan Nuzulul Quran dan Buka Puasa bersama yang dilaksanakan di Rujab Bupati Pulang Pisau Jalan Panunjung Tarung.
"Pembagian paket sembako yang didalamnya berisi kebutuhan pokok ini diharapkan bisa meringankan kaum duafa untuk bersama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H," kata Edy Pratowo di Pulang Pisau (Pulpis) belum lama ini.
Pembagian paket sembako tersebut, terang dia, telah dilaksanakan pada (30/6) bersama Wakil Bupati Pudjirustaty Narang dan unsur pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) sekaligus berbuka puasa bersama kaum duafa. Dari sebanyak 2.000 paket yang disebar, pemerintah setempat juga mengakomodir kaum duafa yang tidak memiliki kupon atau luput dari pihak panitia.
Ia berharap kaum duafa bisa menggunakan paket sembako tersebut untuk berkumpul dan berlebaran bersama dengan keluarga masing-masing.
Selain menyebar paket sembako kepada kaum duafa, Edy Pratowo mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta kepada SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM untuk bekerjasama dengan berbagai pihak menggelar operasi pasar murah dibeberapa tempat.
Operasi pasar murah ini, ucapnya, bertujuan sebagai pasar penyeimbang guna menekan lonjakan harga barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan pasar murah ini sangat diharapkan untuk membantu masyarakat mendapakan kebutuhan dengan harga yang murah.
Edy Pratowo menegaskan kepada Disperindagkop dan UMKM agar bisa benar-benar selektif dalam penyebarannya apabila menggunakan kupon, sehingga pasar murah yang dilaksanakan ini dapat membantu masyarakat di kalangan bawah dan bukan diberikan kepada kalangan yang mampu apalagi pedagang yang dijual kembali untuk semata mencari keuntungan.
Ia tidak menginginkan dalam setiap penyebaran sembako atau pasar murah malah terjadi masalah, bahkan dampaknya bisa mendiskreditkan pemerintah setempat. Hal ini harus menjadi perhatian bagi SKPD terkait dan masyarakat langsung yang bisa menilai kinerja SKPD tersebut.
