Akibat Anggaran PU Kalteng Dikurangi Rp430 Miliar, Pengerjaan Proyek Dihentikan

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah akan dikurangi sebesar Rp430 miliar dari Rp1,1 triliun yang telah ditetapkan akibat ada defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016.

Pengurangan itu akan mengakibatkan beberapa program pengerjaan infrastruktur terpaksa dihentikan sekalipun sudah dikerjakan maupun dilelang, kata Kepala Dinas PU Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya, Senin.

"Tapi pengurangan sebesar Rp430 miliar itu belum pasti nilainya sebesar itu, karena masih perlu dibicarakan dengan DPRD Provinsi bersama Tim Anggaran Pemprov. Kita tunggu lah hasilnya nanti bagaimana," tambahnya.

Mengenai pembatalan sejumlah proyek yang sedang dikerjakan maupun sudah dilelang akibat pengurangan tersebut, menurut mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Lamandau ini, tidak ada masalah dan ada landasan hukumnya.

Dia mengatakan landasan hukumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 yang menyebutkan penghentian proyek ataupun sudah lelang dapat dilakukan jika keadaannya luar biasa.

"APBD Kalteng kondisinya memang luar biasa, dananya tidak ada. Benar-benar tidak ada, bukan dialihkan ya. Kalau dialihkan kan, dananya ada. Ini benar-benar tidak ada. Kenapa bisa tidak ada, ya silakan ditanyakan ke Tim Pencari Anggaran (TPA) Pemprov Kalteng," ucap Leonard.

Kepala Dinas PU Kalteng ini pun mengharapkan Pemerintah Kabupaten maupun sejumlah pihak tidak kaget dan mengira pengerjaan atau perbaikan infrastuktur terbengkalai bahkan tidak sampai tuntas.

"Kalau nantinya benar-benar terjadi pengurangan Rp430 miliar itu, maka dipastikan ada pengerjaan infrastruktur terhenti. Jadi, bukan kinerjanya amburadul atau terbengkalai, memang akibat pengurangan anggaran itu," kata Leonard.

APBD Kalteng tahun 2016 awalnya berkisar Rp4 triliun lebih namun menjadi Rp3,6 triliun, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan di sejumlah SKPD terpaksa dikurangi untuk menutupi defisit tersebut.