Gubernur Kalteng Tegaskan Perbaikan Sampit-Bagendang Tak Bisa Dilanjutkan

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan perbaikan jalan Sampit-Bagendang yang masih tersisa 273 meter tidak bisa dilanjutkan karena tanggung jawab swasta.

Pengerjaan dilanjutkan jika pihak swasta yang tergabung di konsorsium Pelindo III tersebut menyerahkan penyelesaiannya ke Pemerintah Provinsi, kata Sugianto di Palangka Raya, Selasa.

"Walau begitu, Dinas Pekerjaan Umum Kalteng tetap akan melakukan penanganan terhadap 273 meter jalan itu dengan menjaga agar fungsional dan tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat sekitar," tambahnya.

Penanganan Sampit-Bagendang, per 19 Juni 2013 Pemprov Kalteng mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Konsorsium 20 perusahaan yang menggunakan jalan tersebut.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Pancasila-Bumi Tambun Bungai" itu mengatakan konsorsium yang dikoordinir PT Pelindo III cabang sampit itu sebenarnya telah melakukan penanganan Sampit-Bagendang sepanjang 3.345 meter dengan biaya Rp23,88 miliar lebih.

"Hanya memang sampai sekarang ini masih tersisah sepanjang 273 meter yang menjadi tanggungjawab konsorsium itu. Sampai sekarang itu kan belum diserahkan ke Pemprov, jadi ya tidak bisa ditangani. Harus diserahkan terlebih dahulu," kata Sugianto.

Sebelumnya, anggota komisi D DPRD Kalteng, Heriansyah mengatakan ragu dan mendesak Dinas PU Kalteng segera memperbaiki jalan Sampit-Bagendang yang rusak. Keraguan tersebut terlihat dari awal bahwa tujuh perusahaan yang sebagian besar bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut tidak pernah menunjukan itikad baiknya kepada pemerintah daerah.

Dia menjelaskan sejak awal tidak pernah menunjukan itikad baiknnya dalam membantu pemerintah menangani ruas jalan tersebut.

"Kalau mereka mau, mengapa saat diundang Pemerintah, tidak datang, baru saat RDP kemarin mau hadir. Daripada menunggu dan penanganan Sampit-Bagendang tidak selesai-selesai, lebih baik ditangani Pemprov Kalteng," kata Heriansyah.