Sampit (Antara Kalteng) - Upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, membangun jalan menuju dua kecamatan yang terisolasi, terkendala status sebagian lokasi yang masuk kawasan hutan sehingga harus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Saya belum membaca secara detail peta kawasannya. Tapi paling tidak ada sekitar 38 hektare di sepanjang 87 kilometer jalan yang akan kita bangun di tiga kecamatan itu statusnya kawasan hutan, baik HP (hutan produksi) maupun HPK (hutan produksi yang dapat dikonversi)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotawaringin Timur H Machmoer di Sampit, Rabu.
Saat ini ada dua kecamatan yang masih terisolasi jalan darat, yakni Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut, padahal letaknya dari pusat Kota Sampit hanya dipisahkan sungai Mentaya. Akibatnya, pembangunan dua kecamatan itu sedikit lamban dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya juga lamban lantaran sulitnya akses serta tingginya harga kebutuhan.
Oktober 2015 lalu, Bupati H Supian Hadi meresmikan jembatan di Kecamatan Cempaga. Jembatan ini menjadi cikal bakal pembangunan jalan membuka isolasi dua kecamatan tersebut.
Pemerintah berencana membangun jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur Kecamatan Cempaga melintasi Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut hingga ke batas Kabupaten Katingan. Selain untuk membuka akses kedua kecamatan itu, ruas jalan ini nantinya bisa menjadi jalan pintas bagi warga yang hendak menuju Kota Palangka Raya sehingga bisa menghemat waktu tempuh satu jam lebih.
"Pembangunan jalan itu tetap kita programkan. Rencananya minggu ke tiga atau ke empat Agustus nanti tim kami bersama DPRD akan ke pemerintah provinsi, kemudian ke Ditjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus status kawasan itu sesuai instruksi bupati," jelas Machmoer.
Untuk memanfaatkan lahan yang masuk kawasan hutan, memerlukan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungam Hidup dan Kehutanan. Machmoer berharap prosesnya tidak memakan waktu lama agar pembangunan jalan itu tidak terhambat.
Pembangunan jalan itu diperkirakan akan menghabiskan dana lebih dari Rp 800 miliar dengan konstruksi jalan semi rigit kombinasi aspal hotmix. Di sepanjang jalan itu, akan dibangun 119 jembatan dengan bentang pendek dan panjang sebagai penghubung.
Sistem pendanaannya menggunakan tahun jamak selama tiga tahun dengan sumber dana dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN dan bantuan pihak lain. Machmoer belum bisa memastikan kapan pembangunannya dimulai karena sangat tergantung izin kawasan tersebut, namun dia berharap pekerjaan sudah bisa dimulai pada 2018 nanti.
Berita Terkait
Pemkab Kotim optimalkan persiapan pembentukan BNNK
Jumat, 3 Mei 2024 20:24 Wib
Dinkes Kotim kerahkan posko keliling bantu korban banjir
Jumat, 3 Mei 2024 20:16 Wib
Wabup Kotim: Status tanggap darurat untuk optimalkan penanganan banjir
Jumat, 3 Mei 2024 17:58 Wib
Bupati Kotim temukan drainase yang ditutup warga
Jumat, 3 Mei 2024 16:53 Wib
TP PKK Sawahan dirikan dapur umum bantu korban banjir
Jumat, 3 Mei 2024 12:59 Wib
KPU plenokan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Bartim Pemilu 2024
Jumat, 3 Mei 2024 12:54 Wib
Terdata 140 akun aktif pelamar PPS di KPU Bartim
Jumat, 3 Mei 2024 6:07 Wib
DLH Kotim siapkan dua tempat pengolahan sampah mandiri
Jumat, 3 Mei 2024 5:44 Wib