Pada dasarnya usulan tersebut sejalan dengan upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksi keuangaan (BPK) tahun 2016, kata Sugianto di Palangka Raya, Jumat.
"Kami juga akan meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, sehat dan akuntabel. Bahkan kami sedang berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola keuangan di lingkungan Pemprov Kalteng," tambahnya.
Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini menyebut upaya peningkatan pengelola keuangan daerah keuangan dengan melakukan pembinaan dan pemberian kesempatan mengikuti berbagai pendidikan maupun pelatihan.
Sugianto mengatakan, melalui berbagai kegiatan tersebut nantinya akan berkontribusi terhadap penciptaan pemerintahan yang efektif, berwibawa, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Langkah itu juga kami harapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, kami ingin Kalteng BERKAH benar-benar terwujud di provinsi ini," katanya.
Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Pancasila-Bumi Tambun Bungai" ini mengatakan, mengenai penyusunan anggaran agar berdasarkan aspirasi masyarakat bawah dan menjadi stimulis bagi kabupaten sesuai usul DPRD Kalteng dapat diterima.
Dia mengatakan, penganggaran program ataupun kegiatan yang dilaksanakan selama ini telah melalui tahapan sebagaimana diamanatkan Undang-undang. Mulai dari tahap perencanaan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
"Musrenbang itu kan dilaksanakan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi. Itu dilakukan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat," demikian Sugianto.
