Anggota DPRD Ini Nilai Pemkab Kotim Harus Jeli Liat Peluang Untuk Menghasilkan PAD

id DPRD Kotawaringin Timur, DPRD Kotim, PAD, Peluang, Muhammad Shaleh, logo dprd

Anggota DPRD Ini Nilai Pemkab Kotim Harus Jeli Liat Peluang Untuk Menghasilkan PAD

Logo DPRD

Saya harap pemerintah daerah Kotawaringin Timur jeli dan cerdas dalam memanfaatkan setiap peluang yang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), dan salah satunya ada pada sektor pelayanan pelabuhan,"
Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Muhammad Shaleh menilai pelayanan pelabuhan di daerah itu perlu dipungut retirbusi.

"Saya harap pemerintah daerah Kotawaringin Timur jeli dan cerdas dalam memanfaatkan setiap peluang yang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), dan salah satunya ada pada sektor pelayanan pelabuhan," katanya di Sampit, Selasa.

Shaleh mengatakan, pelayanan di pelabuhan Kotawaringin Timur sampai saat ini belum digarap dengan maksimal oleh pemerintah daerah itu, padahal memiliki peluang yang cukup besar sebagai penyumbang PAD.

Akibat minimnya pengelolaan oleh pemerintah daerah, maka PAD di sektor itu sangat kecil, bahkan hasilnya tidak sebanding dengan jumlah pelabuhan yang beroperasi di daerah itu.

Menurut Shaleh, berdasarkan data dari pemerintah daerah setempat sedikitnya ada 33 pelabuhan yang dikelola swasta maupun pemerintah.

Dari puluhan pelabuhan tersebut sebagian besar beroperasi tanpa izin atau ilegal.

Beroperasinya pelabuhan secara ilegal tersebut secara langsung telah merugikan daerah dan negara, sebab mereka tidak menyelesaikan kewajibannya, yakni membayar retribusi apa lagi pajak.

"Saya berharap kedepannya sektor pelabuhan khususnya dan perhubungan pada umumnya baik darat, laut maupun udara bisa dikelola dengan baik, sehingga bisa menjadi sektor andalan untuk sumber PAD," katanya.

Shaleh juga mengaku bisa memaklumi kesulitan pemerintah dalam mengelola sektor perhubungan karena hal ini terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana asset-aset potensial perhubungan masih didominasi kewenangan pusat.

Dia mendorong pemerintah Kotawaringin Timur berjuang agar bisa ikut memanfaatkan fasilitas perhubungan yang dimiliki pemerintah pusat.

"Untuk bisa ikut memanfaatkan fasilitas perhubungan itu kita berharap pemerintah daerah proaktif dan lebih intensif menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemernterian perhubungan, BUMN Perhubungan dan perusahaan swasta nasional bidang perhubungan untuk usaha bersama di sektor perhubungan melalui kerja sama operasional, investasi penanaman modal atau saham bahkan membentuk BUMD perhubungan," ucapnya.