Baru Beberapa Bulan Dibentuk, Kinerja Forum CSR Dipertanyakan?

Sampit (Antara Kalteng) - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Sinar Kemala mempertanyakan kinerja Forum Corporate Social Responsibility yang dibentuk pemerintah daerah itu.

"Sejak dibentuk beberapa bulan lalu, dan sampai saat ini saya belum ada melihat lembaga itu bekerja, dan kami juga tidak tahu bagaimana operasional dari lembaga itu," katanya di Sampit, Jumat.

Sinar Kemala mendesak forum CSR itu mengajak dan menyakinkan para investor untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara terkoordinasi.

"Saya ingin investor yang ada di Kotawarinmgin Timur dalam pelaksanaan CSR untuk lebih memperhatikan desa disekitar lokasi usahanya masing masing, seperti penyedian listrik, pembangunan sarana perekonomian antara lain pasar desa, memajukan koperasi yang sehat dan sarana perekonomian lainnya," ucapnya.

Melalui CSR itu juga, Sinar Kemala mendorong investor untuk membangun dan meningkatkan sarana pendidikan formal, lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyrakat, lembaga kesehatan, pembangunan sarana trasnportasi darat, sarana dan prasarana perkantoran desa, memajukan seni dan budaya masyarakat pedesaan serta penyerapan tenaga kerja lokal.

"Yang tidak kalah penting adalah melalui CSR tersebut juga melakukan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan agar lahan disekitar perusahaan terhidar dari kebakaran," katanya.

Sinar Kemala juga berharap dengan adanya forum CSR penyaluran dana CSR perusahaan bisa lebih terkontrol dan terarah, sehingga bisa memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah.

"Kinerja forum CSR harus diawasi, tujuan agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinnya (Tupoksi)," ungkanya.

Sinar Kemala mengatakan, seperti diketahui forum CSR sudah dibentuk dan diketuai oleh Asisten II Setda Kotawaringin Timur, Halikinoor. Namun hingga kini keberadaan forum itu masih belum memperlihatkan kontribusinya.

"Forum CSR jangan berpikir untuk bagaimana mengumpulkan dana kontan dari investor untuk mengisi APBD dan APBDesa, akan tetapoi bagaimana membimbing dan memediasi para kepala desa supaya bisa tersambung dengan para investor dalam menyalurkan aspirasi kepentingan pembangunan pedesaan yang diharapkan dapat ditangani oleh para investor," demikian Sinar Kemala.