"Rencananya dalam bulan-bulan ini, tapi waktunya akan kami rahasiakan. Ini komitmen kami untuk mendukung pemberantasan narkoba," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli di Sampit, Jumat.
Jhon memastikan tes urine dilakukan terhadap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kotawaringin Timur yang berjumlah 40 orang. Tidak hanya itu, pegawai Sekretariat DPRD juga akan diperiksa urine.
Pihaknya sudah berkonsultasi dengan Polres Kotawaringin Timur terkait rencana pemeriksaan urine. Sesuai saran, DPRD akan membuat surat kepada Badan Narkotika Kabupaten untuk melaksanakan pemeriksaan urine tersebut.
Politikus muda PDIP itu mengaku prihatin karena narkoba telah merambah hampir di semua kalangan. Sebagai perwakilan masyarakat, sudah seharusnya anggota dewan membuktikan diri dan menjadi contoh bebas narkoba.
"Kalau ada ditemukan, sesuai ketentuan maka akan ada pembinaan. Kita lihat nanti. BNK yang tahu apakah dia dibina atau ada proses hukum. Kita serahkan kepada mereka," tegas Jhon.
Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Hendra Wirawan mengapresiasi karena kini makin banyak instansi pemerintah dan swasta yang meminta bantuan untuk pemeriksaan urine. Perkembangan positif ini menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini makin meningkat.
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kotawaringin Timur sudah sangat memprihatinkan. Narkoba telah merambah hingga ke desa, bahkan meracuni pelajar hingga tingkat Sekolah Dasar.
Data perkara yang ditangani Polres Kotawaringin Timur pada semester I tahun 2016 atau hingga Juli lalu, terdapat 252 kasus yang ditangani. Dari jumlah tersebut, kasus narkoba menempati posisi teratas dengan jumlah 55 kasus. Jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap terus bertambah.
