Sampit (Antara Kalteng) - Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, H Aprian Noor menegaskan, tidak ada dualisme kepengurusan Partai Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di daerah itu.
"Golkar tidak ada dualisme. Ketua Umumnya Setyanovanto dan Sekretarisnya Idrus Marham. Di Provinsi Kalteng, pelaksana tugas (Plt) ketuanya adalah Mukhtarudin dan Plt Sekretarisnya adalah saya sendiri, H Aprian Noor," kata Aprian usai membuka Musyawarah Daerah IX Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, Kamis.
DPD Partai Golkar Kotawaringin Timur menggelar musyawarah daerah untuk memilih kepengurusan baru periode 2016-2019. Sekitar dua tahun partai ini terganggu akibat imbas konflik internal kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat.
Musyawarah daerah merupakan amanah dari dewan pengurus pusat, sebagai upaya konsolidasi partai. Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur merupakan yang terakhir melaksanakan musyawarah daerah. Sementara itu musyawarah daerah di tingkat provinsi rencananya akan dilaksanakan 15 Oktober mendatang.
Aprian menyebutkan, musyawarah daerah di Kotawaringin Timur sudah dua kali tertunda karena situasi yang kurang kondusif. Namun dia menegaskan, musyawarah daerah harus digelar karena pro dan kontra pasti selalu ada dan itu merupakan hal wajar.
Aprian enggan berkomentar soal masih adanya klaim kepengurusan oleh pihak lain, tidak terkecuali di Kotawaringin Timur. Dia hanya menegaskan bahwa konflik internal sudah berlalu.
"Kalau ada yang mengaku (pengurus), dari mana? Boleh saja mengaku, tapi yang diundang kalau ada acara itu adalah yang sah," kata Aprian.
Diakuinya, konflik internal sekitar dua tahun ini menghancurkan infrastruktur partai. Untuk itulah ditunjuk pelaksana tugas kepengurusan dengan tugas utamanya adalah melaksanakan konsolidasi di seluruh jajaran Partai Golkar.
Kini seluruh jajaran Partai Golkar harus bersatu. Aprian berpesan, semua elemen harus diakomodir dan tidak boleh sampai ada yang tertinggal.
Golkar Kalteng Tegaskan Tak Ada Dualisme Kepengurusan, Benarkah?
Ilustrasi: Partai Golkar. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
...Boleh saja mengaku, tapi yang diundang kalau ada acara itu adalah yang sah
