"Pengelolaan sektor perikanan dan kelautan telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, jadi masalah bagi hasil atau dana perimbangannya harus dipikirkan dan diperjelas," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Seruyan Priyo Widagdo di Kuala Pembuang, Senin.
Ia mengatakan, setelah dilimpahkannya kewenangan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan ke provinsi, maka pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten penghasil sektor perikanan dan kelautan di Kalteng termasuk Seruyan akan berkurang atau bahkan hilang kalau tidak diakomodir dengan regulasi yang jelas.
"Seperti perizinan kapal semua sudah menjadi kewenangan provinsi, jadi kabupaten tidak dapat apa-apa," katanya.
Menurutnya, sebagai salah satu kabupaten yang memproduksi hasil perikanan dan kelautan terbesar di Kalteng, Seruyan nantinya harus memperoleh porsi yang lebih besar dalam bagi hasil dibandingkan kabupaten lain yang tidak memiliki potensi perikanan dan kelautan.
"Saat ini masalah perimbangan sektor kelautan dan perikanan dari Pemprov masih belum jelas, kalau kita sebagai kabupaten yang punya laut tidak dapat apa-apa, kita bisa menuntut," katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Seruyan sangat memerlukan dana perimbangan yang kemudian dikembalikan untuk membangun daerah, termasuk untuk mendukung kegiatan sektor kelautan dan perikanan seperti melengkapi sarana dan prasarana nelayan.
Apalagi disaat negara mengalami defisit anggaran seperti sekarang, pemerintah daerah justru dituntut untuk lebih kreatif menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dapat menjadi sumber pemasukan daerah, salah satu dari sektor kelautan dan perikanan yang telah menjadi kewenangan provinsi.
"Masalah pelimpahan kewenangan sektor kelautan dan perikanan sudah seharusnya diikuti dengan masalah perimbangan tadi karena kalau ada masalah atau keluhan masyarakat ke provinsi nanti juga akan dikembalikan ke kabupaten," katanya.
