Banyak Yang Lebih Penting Selain Renovasi Rumah Jabatan Bupati, kata Anggota DPRD Ini

Sampit (Antara Kalteng) - Partai Amanat Nasional menjelaskan alasan mereka ngotot menolak rencana renovasi jabatan bupati Kotawaringin Timur, Kalteng, dengan alasan masih banyak kepentingan masyarakat harus didahulukan.

"Sikap politik PAN, saya katakan menolak pembangunan rumah jabatan bupati karena saat ini sangat tidak layak membangun rumah megah di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Saya juga akan tinjau proyek multiyears yang tidak dibahas secara benar," kata Ketua DPD PAN Kotawaringin Timur, Muhammad Shaleh saat Musyawarah Daerah IV PAN Kotawaringin Timur di Sampit, Kamis.

Shaleh yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur mengatakan, proyek multiyears yang di dalamnya termasuk usulan anggaran renovasi rumah jabatan bupati, dinilai belum tepat. Masih banyak usulan lain yang justru harus diprioritaskan karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Saat ini kondisi rumah jabatan bupati masih cukup bagus sehingga renovasi masih bisa ditunda. Pemerintah daerah disarankan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur karena justru sangat dibutuhkan masyarakat di pedalaman Kotawaringin Timur.

"Saya bukan menolak proyek muktiyears atau pembangunan untuk kepentingan masyarakat tapi karena ini tidak dibahas secara benar, tegas Shaleh.

Shaleh juga mengomentari kabar keluarnya partai Nasdem dari koalisi Fraksi PAN-Nasdem. Dia mengingatkan bahwa tidak ada aturan terkait pembubaran fraksi karena tata tertib DPRD menyebutkan bahwa pembentukan fraksi hanya satu kali dan tidak bisa dibubarkan sebelum tuntas satu periode.

"Jangan coba-coba membubarkan Fraksi PAN-Nasdem karena tidak ada aturannya. Ada pihak-pihak yang mencoba memisahkan PAN dan Nasdem karena kevokalan PAN terkait proyek-proyek multiyears," kata Shaleh.

Renovasi rumah jabatan bupati diusulkan dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan dana Rp30 miliar melalui multiyears atau tahun jamak, namun ditolak. PAN kembali menolak ketika renovasi kembali diusulkan melalui program reguler meski angkanya sudah diturunkan menjadi Rp15 miliar.

Sementara itu, Rustam Fuadi, staf ahli bupati yang menghadiri Musyawarah Daerah IV mengatakan, pemerintah merespons positif berbagai sikap DPRD. Ini sesuai fungsi pengawasan yang menjadi wewenang legislatif.

"Pemerintah daerah berterima kasih PAN selalu memberikan kritis membangun," kata Rustam menanggapi singkat masalah tersebut.

Rustam mengajak semua pihak bahu membahu membangun Kotawaringin Timur. Pemerintah daerah tidak akan mampu membangun daerah tanpa bantuan pihak lain dan masyarakat.