Kejar Target PAD 2016, Bupati Minta SKPD Bekerja Keras

id Seruyan, Kalimantan Tengah, Sudarsono, PAD, Bupati Minta SKPD Bekerja Keras

Kejar Target PAD 2016, Bupati Minta SKPD Bekerja Keras

Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah Sudarsono. (Istimewa)

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah Sudarsono meminta satuan kerja perangkat daerah mengejar target pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

"Saya minta seluruh SKPD agar dapat bekerja keras mengejar capaian target PAD hingga akhir tahun. Sebab hingga saat ini pencapaian PAD Seruyan belum seratus persen atau bisa melampau target yang ditetapkan," kata Bupati Sudarsono di Kuala Pembuang, Minggu.

Berdasarkan data realisasi PAD Seruyan sampai 30 November 2016 adalah sebesar 81,79 persen atau Rp28,9 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp35,4 miliar.

Ada 11 SKPD yang realisasinya masih belum memadai atau masih jauh dari target yang ditetapkan, katanya.

Menurutnya, kontribusi PAD untuk pembangunan di 'Bumi Gawi Hatantiring' masih sangat memprihatinkan dan jauh dari target yang diharapkan.

Peran pendapatan asli daerah (PAD) baru di kisaran 2,97 persen, dan sisanya sebesar 97,03 persen masih tergantung pada transfer dana perimbangan atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau provinsi.

Masih rendahnya kontribusi PAD harus menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Seruyan, sebab rendahnya kontribusi PAD menjadi gambaran kalau Seruyan belum benar-benar mandiri dalam membiayai pembangunan di daerahnya.

"Saya mengharapkan kepala SKPD bekerja lebih baik lagi, khususnya bagi SKPD yang realisasinya masih kurang memadai untuk memacu penerimaan PAD secara optimal sesuai target yang menjadi tanggung jawab masing-masing," katanya.

Sementara, Anggota DPRD Seruyan Khairil Yadi, mendorong agar SKPD di jajaran Pemkab Seruyan menggali potensi PAD dalam rangka memacu pendapatan di Seruyan.

Peningkatan PAD perlu terus dilakukan untuk membangun kemandirian daerah Seruyan serta mengurangi ketergantungan anggaran atau dana transfer dari pemerintah pusat dalam membangun daerah.

Seperti yang terjadi pada anggaran 2016 sekarang, karena ada pemotongan dana dari pusat, maka banyak program yang jadi tidak terlaksana dan memaksa pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor pembangunan.

Karena itu untuk mengurangi gejolak keuangan daerah maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan, katanya.