Selasa, 25 Juli 2017

PAD Kalteng Seharusnya Lampaui Rp5 Triliun, Ini Pendapat Gubernur Sugianto

id Kalimantan Tengah, Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, PAD Kalteng Seharusnya Lampaui Rp5 Triliun
PAD Kalteng Seharusnya Lampaui Rp5 Triliun, Ini Pendapat Gubernur Sugianto
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)
Kadang-kadang kalau ada yang bertanya berapa PAD Kalteng, saya malu menjawabnya. Angka Rp1 triliun tidak sesuai dengan kekayaan yang kita punya. PAD Kalteng seharusnya bisa di atas Rp5 triliun,"
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran berpendapat, seharusnya pendapatan asli daerah Kalteng bisa melampaui angka Rp5 triliun dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan luas wilayah provinsi tersebut.

Kondisi sekarang ini PAD Kalteng hanya di kisaran Rp1 triliun dan sangat tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki, kata Sugianto di Palangka Raya, Rabu.

"Kadang-kadang kalau ada yang bertanya berapa PAD Kalteng, saya malu menjawabnya. Angka Rp1 triliun tidak sesuai dengan kekayaan yang kita punya. PAD Kalteng seharusnya bisa di atas Rp5 triliun," tambahnya.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini menyatakan telah berupaya membuat kebijakan untuk meningkatkan PAD. Mulai dari mewajibkan kendaraan operasional perusahaan besar swasta (PBS) berpelat KH menggunakan bahan bakar minyak dari Kalteng, dan lainnya.

Sugianto mengatakan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dijalankan PBS, karena kendaraannya masih berpelat luar Kalteng dan penggunaan BBM pun mayoritas dari Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kalau kebutuhan minyak PBS perkebunan, pertambangan dan HPH sepenuhnya dari Kalteng, setidaknya pajak bagi hasil untuk provinsi ini Rp1 triliun lebih. Tapi sekarang hanya dikisaran Rp350 miliar. Ini mengindikasikan ada kebocoran," bebernya.

Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 ini mengatakan apabila kenyataan di lapangan terus berlangsung seperti ini, maka kebijakan pemerintah untuk menaikan PAD sulit tercapai karena kurang mendapat dukungan dari semua pihak.

Dia menegaskan semua kebijakan di antaranya kewajiban kendaraan menggunakan pelat nomor KH, hingga menggunakan NPWP Kalteng, harus ditaati seluruh PBS di Kalteng.

"Apa yang sudah pemerintah programkan, wajib ditaati. Ini salah satu cara kita menaikan PAD. Kedepan kita akan terus buat kebijakan baru," demikian Sugianto. 

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga