Palangka Raya (Antara Kalteng) - Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah belum dapat memastikan jumlah tenaga kontrak yang akan dirasionalisasi atau dikurangi, karena masih menunggu hasil pendataan administrasi.
Mengenai adanya rasionalisasi sebanyak 500 tenaga kontrak di lingkungan Pemprov baru sekedar asumsi sembari dilakukan pendataan admnistrasi sekaligus pemetaan kebutuhan maupun kemampuan anggaran, kata Kepala BKD Kalteng Saidina Aliansyah di Palangka Raya, Selasa.
"Pendataan masih berjalan dan sekarang ini yang baru masuk sekitar 1.736 administrasi tenaga kontrak. Jadi, kita belum dapat menyampaikan berapa jumlah tenaga kontrak yang akan dirasionalisasi," tambahnya.
Rencana rasionalisasi yang akan dilakukan Pemprov Kalteng karena melihat angggaran dikeluarkan untuk pembayaran gaji tenaga kontrak setiap tahun mencapai miliaran rupiah.
Meski begitu, Saidina menegaskan bahwa rasionalisasi tersebut tergantung keputusan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Namun, sebelum diputuskan maka perlu dilakukan pendataan administrasi, pemetaan kebutuhan serta kemampuan anggaran Pemprov Kalteng.
"Kalau bisa dikerjakan satu orang, kenapa harus lima orang. Seperti itulah istilahnya. Kita lihat dari efisiensi dan kebutuhunan kerja. Kita lihat juga melihat beban anggaran yang diperlukan," ucapnya.
Dikatakan, kebijakan itu sangat dibutuhkan sekarang ini, karena ribuan jumlah tenaga kontrak mengharuskan Pemprov mengeluarkan dana APBD hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.
Setelah adanya hasil administrasi maupun pemetaan serta kemampuan anggaran, BKD sebelum merasionalisasi akan terlebih dahulu melakukan ujian seleksi untuk menata keberadaan tenaga kontrak lebih efisien sekaligus mengatur ulang tupoksi sesuai kemampuannya masing-masing.
"Nantinya akan dilakukan dalam bentuk tes kompetensi dasar. Kalau kita rinci itu ada wawasan kebangsaan dan lainnya. Nantinya akan kita lihat nilai yang diperoleh, ya sama seperti tes dasar. Nilai-nilainya akan ada sebagai dasar penilaian," demikian Saidina.
Berita Terkait
DJPb: APBN Kalimantan Tengah catatkan kinerja baik
Jumat, 29 Maret 2024 7:34 Wib
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib
Pemkab Barito Timur dapat kouta 2.777 formasi CASN pada tahun 2024
Rabu, 27 Maret 2024 22:15 Wib
DPRD Murung Raya terima kunker DPRD Gunung Mas
Rabu, 27 Maret 2024 22:08 Wib
Kemenkumham Kalteng dan Pemkab Kapuas harmonisasi peraturan daerah
Rabu, 27 Maret 2024 22:01 Wib
Diperlukan langkah komprehensif menyelesaikan konflik pertanahan di Kalteng
Rabu, 27 Maret 2024 21:55 Wib
Divisi Keimigrasian lakukan Monev di Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Oknum polisi penembak seorang warga Desa Bangkal didakwa pasal berlapis
Rabu, 27 Maret 2024 21:45 Wib