Palangka Raya (Antara Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menegaskan tidak pernah berniat memberhentikan tenaga kontrak yang telah bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi tersebut.
Permintaan mendata ulang tenaga kontrak kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng bukan untuk diberhentikan namun sebagai upaya mendapat data yang akurat, kata Sugianto di Palangka Raya, Kamis.
"Laporan jumlah tenaga kontrak yang saya terima selalu berubah-ubah. Awalnya 1.500 orang, berubah 1.700 orang, berubah lagi jadi 2.000 orang. Kalau seperti itu, data mana yang akurat. Itu kenapa saya minta didata ulang semuanya," tegas dia.
Orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" itu pun mengimbau tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Kalteng tetap bekerja dengan baik, mematuhi berbagai aturan kerja serta tak perlu merisaukan isu akan diberhentikan.
"Kecuali tidak bekerja dengan baik, kurang disiplin serta melanggar aturan, ya diberhentikan. Kalau kerjanya bagus dan disiplin, pasti dipertahankan. Apalagi tenaga kontrak kan ada yang sudah bekerja sampai 16 tahun," kata Sugianto.
Sebelumnya, Kepala BKD Kalteng Saidina Aliansyah mengakui bahwa pihaknya berencana merasionalisasi atau mengurangi tenaga kontrak di lingkungan Pemprov karena angggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji setiap tahun mencapai miliaran rupiah.
Walau Kebijakan tersebut merupakan keharusan, namun dia menegaskan bahwa rasionalisasi tenaga kontrak tergantung keputusan Gubernur.
"Kita diperintahkan untuk melakukan pendataan administrasi ulang, memetakan kebutuhan serta kemampuan anggaran Pemprov Kalteng. Hasilnya kita laporkan ke Gubernur," kata Saidina.
Berita Terkait
Pemkab Kotim siapkan Rp133 miliar bayar hak-hak pegawai
Jumat, 29 Maret 2024 19:39 Wib
Amankan ibadah Jumat Agung, Polisi dan TNI Patroli ke sejumlah gereja di Palangka Raya
Jumat, 29 Maret 2024 19:33 Wib
PT Pelni siapkan enam kapal jelang puncak arus mudik lebaran 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:24 Wib
Sebanyak 36 desa di Kobar dapat kuota program PTSL tahun 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:16 Wib
Sekolah di Kotim wajib terapkan Kurikulum Merdeka di tahun 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:06 Wib
Kepala OPDdi Bartim harus proaktif cari solusi jika ada permasalahan di masyarakat
Jumat, 29 Maret 2024 18:58 Wib
DJPb: APBN Kalimantan Tengah catatkan kinerja baik
Jumat, 29 Maret 2024 7:34 Wib
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib