Muara Teweh (Antara Kalteng) - Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah siap membahas dua rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah tentang hygiene sanitasi pengelolaan tempat makanan dan minuman dan raperda pedoman pengelolaan badan layanan umum daerah RSUD Muara Teweh.
"Fraksi kami siap membahas raperda untuk memenuhi kriteria makanan dan minuman yang layak konsumsi serta tidak menimbulkan penyakit, baik itu dari nilai gizi, nilai kesehatan dan lainnya," kata juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Barito Utara (Barut) H Abri pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap dua Raperda, di gedung DPRD di Muara Teweh, Kamis.
Rapat pemandangan umum fraksi itu dipimpin Ketua DPRD setempat Set Enus Y Mebas dan Wakil Bupati Barito Utara Ompie Herby serta l Wakil Ketua I Hj Merry Rukaini, Wakil Ketua II Acep Tion.
Meurut Abri demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang sehat jasmani dan rohani. Dengan tentu saja tetap memperhatikan situasi dan kondisi Barito Utara pada saat ini, serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Fraksi PPP juga menyampaikan pandangan dan sorotan terkait sejumlah isu yang termuat dalam raperda pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Muara Teweh," ujarnya.
Salah satunya yaitu pola pengelolaan keuangan BLUD atau disebut PPK-BLUD, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibelas berupa keleluasaan untuk menerapkan proaktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Fraksi kami ingin mengkritisi hal tersebut. Apa yang menjadi tolak ukur standar pelayanan umum yang diberikan BLUD Muara Teweh kepada masyarakat, mengingat saat ini masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat mengenaikurang optimalnya pelayanan BLUD Muara Teweh, mohon penjelasan dan tanggapan," kata dia.
Kemudian mengenai sampai saat ini masih ada obat yang masih kosong dikarenakan RBA pada BLUD yang masih belum diterima.
"Fraksi kami ingin pembuatan RBA pada BLUD Muara Teweh, mengingat saat ini sudah memasuki minggu terakhir bulan Januari. Mohon tanggapan dan penjelasan," kata Abri.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Sunario mengatakan fraksinya menyikapi secara positif terhadap dua raperda itu.
Sebab Pemkab Barito Utara maupun DPRD sama-sama memiliki niat dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barito Utara, khususnya dibidang kesehatan.
"Kita semua berharap, peningkatan derajat hidup masyarakat dalam bidang kesehatan dapat dibantu melalui Raperda pedoman pengelolaan BLUD RSUD dan Raperda hygiene sanitasi makanan dan minuman," kata Sunario.
Tetapi kata Sunario seringkali dalam praktek pelaksanaan dilapangan, implementasi Perda tidaklah seindah maksud dan tujuan awal rancangannya. Berangkat dari kenyataan tersebut, Fraksi PDIP menyampaikan pandangan sekaligus meminta penjelasan terkait dengan dua raperda yang akan dibahas.
Prinsip BLUD adalah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mancari keuntungan. Standar dan tarif pelayanan harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya dan kemudahan mendapatkan layanan.
"Jika mengacu pada prasyarat tersebut, pelayanan di RSUD Muara Teweh belum menggambarkan sebuah BLUD. Ini terbukti dengan terus mengalirnya pengaduan masyarakat kepada berbagai pihak, terutama menyangkut pelayanan BPJS dan Jamkesda. Bagaimana sebenarnya kemampuan RSUD mengintegrasikan pelayanan, supaya keluhan masyarakat berkurang, mohon penjelasan dan tanggapannya," ujar Sunario.
Fraksi DPRD Barut Siap Membahas 2 Raperda
Ketua DPRD Barito Utara Set Enus Y Mebas didampingi Wakil Ketua I Hj Merry Rukaini, Wakil Ketua II Acep Tion menyerahkan materi rapat kepada Wakil Bupati Barito Utara Ompie Herby pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap dua raperda, di
