Jakarta (Antara Kalteng) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak sependapat apabila pengelolaan haji diurusi oleh suatu badan nonpemerintah karena memiliki dampak negatif.
"Terkait dengan adanya isu haji dikelola badan sendiri di luar pemerintah, saya amat sangat berkeberatan," kata Lukman di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, persoalan haji sangat kompleks dan luar biasa sehingga harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir serta tidak boleh melepaskan penyelenggaraan ibadah haji. Alasannya, haji perlu pengorganisasian dan pengoordinasian lintas lembaga serta antarnegara.
Dengan begitu, lanjut dia, penyelenggaraan haji harus di tangan pemrintah karena memiliki jaringan luas seperti untuk urusan terkait kementerian yang membidangi urusan luar negeri, kesehatan, hukum, serta banyak instansi dan lembaga lain terkait.
Menurut dia, akan menjadi persoalan besar jika haji dikelola badan sendiri meskipun penyelenggaraan haji oleh Kemenag saat ini memiliki kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut diupayakan untuk terus diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu, baik dari struktur atas maupun bawah.
"Saya tidak bisa membayangkan kalau haji dilakukan oleh badan tersendiri yang tidak punya kaki-kaki sampai daerah dan tidak punya struktur ke bawah. Hal yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengoordinasian menjadi tantangan luar biasa," katanya.
Kendati demikian, Lukman sepakat jika urusan keuangan haji dikelola badan independen, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Hal itu, lanjut dia, akan memberi kepercayaan dan transparansi keuangan haji di mata publik.
"Pengelolaan keuangan haji memang harus dikelola di luar pemerintah," katanya.
Berita Terkait
Kemenag Kalteng: Perayaan Paskah Nasional momen tingkatkan toleransi
Jumat, 26 April 2024 16:04 Wib
25 WBP Rutan Kelas IIA Palangka Raya wisuda Sarjana Teologi
Rabu, 27 Maret 2024 16:04 Wib
Tanggapan MUI atas film horor yang memakai istilah-simbol agama
Selasa, 26 Maret 2024 9:19 Wib
Penjabat Bupati Katingan ajak umat beragama selalu jaga toleransi
Jumat, 8 Maret 2024 9:25 Wib
FKPT Kalteng: Moderasi agama dapat tangkal intoleran dan radikalisme
Rabu, 6 Maret 2024 21:08 Wib
JCH Murung Raya mulai jalani manasik
Selasa, 27 Februari 2024 13:56 Wib
Penolakan rencana KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama
Senin, 26 Februari 2024 15:24 Wib
Menteri Agama sebut KUA akan layani urusan semua agama
Minggu, 25 Februari 2024 8:44 Wib