Kalteng Tingkatkan Infrastruktur Pacu Perekonomian

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memacu pertumbuhan perekonomian, salah satunya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

"Kondisi infrastruktur berpengaruh besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Makanya Gubernur menekankan untuk lima tahun ke depan, infrastruktur tetap menjadi prioritas," kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ridwan Manurung di Sampit, Kamis.

Saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat jalan berstatus jalan nasional sepanjang 2.002, 08 km dan jalan provinsi sepanjang 1.100,00 km. Jalan tersebut membentang di 14 kabupaten/kota dengan kondisi yang berbeda-beda.

Berdasarkan data, jalan nasional yang berstatus mantap sebesar 88,49 persen, sedangkan yang tidak mantap 11,51 persen. Sementara itu jalan yang berstatus jalan provinsi yang dalam kondisi mantap sebanyak 87,05 persen sedangkan yang tidak mantap 12,95 persen.

Dalam lima tahun ke depan kondisi kemantapan jalan harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pelayanan dan distribusi barang dan jasa serta penumpang berjalan lancar dengan harga atau biaya yang relatif murah. Demikian pula masalah konektivitas semua wilayah harus terhubung dengan baik dengan "level of service" atau tingkat pelayanan yang memadai.

Dalam pengelolaan jalan dan jembatan selain masalah kapasitas fiskal, juga ada masalah manajemen pelaksanaan. Disamping itu, masalah pokok lainnya adalah kekuatan struktur dan kapasitas jalan, kondisi tanah yang lembek atau lunak, material pembangunan yang langka, over kapasitas dan lain-lain, merupakan kendala utama dalam penanganan jalan di Kalimantan Tengah.

"Faktor usia jalan juga berpengaruh. Sejumlah jalan yang ada, dalam waktu dekat banyak yang sudah masuk umur rekonstruksi sehingga masalah tersebut juga harus segera diatasi dengan dibangun atau peningkatan jalan dalam waktu dekat," kata Ridwan.

Secara umum pemerintah provinsi terus berjuang dan melakukan berbagai terobosan untuk memberantas kemiskinan di seluruh wilayah. Perusahaan besar swasta diharapkan turut berperan dalam menanggulangi masalah sosial ini karena angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi.

"Angka kemiskinan di provinsi ini 5,36 persen. Ini masih cukup tinggi. Pengangguran terbuka 4,82 persen. Dengan melihat besanya sumber daya alam kita, seharusnya tidak terjadi seperti ini. Makanya pengelolaan harus dibenahi," tambah Ridwan.

Ridwan menyebut Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Untuk itu perlu pemetaan agar potensi yang ada bisa dioptimalkan untuk menopang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.