Seruyan Perlu Kembangkan Pendidikan Vokasi SMK, Kata Bupati

id seruyan, pendidikan vokasi di seruyan, SMK di seruyan, bupati seruyan

Seruyan Perlu Kembangkan Pendidikan Vokasi SMK, Kata Bupati

Ilustrasi - Sekolah Menengah Kejuruan. (FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat)

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah masih perlu mengembangkan pendidikan vokasi khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lapangan kerja yang ada di kabupaten tersebut.

"Kita di Seruyan memang masih perlu mengembangkan pendidikan vokasi, karena pendidikan vokasi merupakan solusi agar peserta didik dapat beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu," kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Sabtu.

Ia menjelaskan, pengembangan pendidikan vokasi di Seruyan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Saat ini sedikitnya ada lima SMK yang tersebar di sejumlah kecamatan, sudah dikembangkan sesuai potensi seperti jurusan perikanan, pertanian/perkebunan, komputer dan teknik sipil.

"Tapi itu belum cukup. Karena lapangan pekerjaan itu dinamis, maka kita juga perlu mengembangkan pendidikan vokasi secara berkesinambungan, namun tetap mengacu pada keunggulan dan potensi daerah," katanya.

Ia menambahkan, tahun 2017 ini, Pemkab Seruyan rencananya mengembangkan jurusan pariwisata dan keperawatan, serta beberapa jurusan yang mungkin dikembangkan namun masih perlu pengkajian seperti jurusan maritim.

"Karena sebagaimana kita diketahui, Seruyan ini potensi wisatanya masih belum tergarap maksimal, dan daerah ini juga masih memerlukan banyak tenaga kesehatan," katanya.

Namun, pengembangan pendidikan vokasi di daerah saat ini sangat bergantung dari komitmen dan kemampuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Karena kewenangan pendidikan menengah termasuk SMK sudah dialihkan ke tingkat provinsi.

"Akan tetapi dinas terkait harus tetap menyampaikan program pengembangan vokasi di Seruyan. Jadi biar kewenangan sudah berpindah program dapat tetap terlaksana. Intinya nanti tinggal koordinasi ke provinsi saja," katanya.