Segera Panggil PT SNP, Kata Wabup Seruyan

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah segera memanggil manajemen PT Sawitmas Nugraha Perdana terkait tuntutan realisasi plasma yang disampaikan warga Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya.

"Kita akan melakukan mediasi lanjutan yang akan dihadiri oleh manajemen atau owner PT Sawitmas Nugraha Perdana," kata Wakil Bupati Seruyan Yulhaidir di Kuala Pembuang, Sabtu.

Ia mengatakan, kehadiran manajemen PT SNP pada mediasi lanjutan yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan memiliki arti yang sangat penting, terutama bagi warga Desa Lanpasa yang ingin langsung menyampaikan tuntutan pada petinggi perusahaan.

"Sesuai dengan tuntutan warga, paling tidak mediasi yang menghadirkan owner PT SNP dapat dilaksanakan paling lambat 25 Februari 2017 mendatang," katanya.

Ia berharap, dengan hadirnya owner PT SNP pada mediasi lanjutan nantinya dapat menghasilkan solusi yang dapat mengakomodir tuntutan warga Desa Lanpasa.

Saat ini masyarakat Desa Lanpasa sangat membutuhkan realisasi lahan plasma seperti yang telah dijanjikan oleh perusahaan beberapa tahun sebelumnya, karena banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan dan semakin terdesak karena lahan yang sudah tidak ada lagi.

Sementara, Ketua Koordinator Plasma Desa Lanpasa, Marianto menegaskan, pihaknya hanya ingin PT SNP segera merealisasikan kebun plasma seluas 310 hektar kepada warga Desa Lanpasa sebagaimana yang telah dijanjikan PT SNP melalui surat pernyataan pada 2012 lalu.

"Kami menuntut janji kebun plasma dari PT SNP untuk warga Desa Lanpasa yang sampai sekarang belum juga direalisasikan," katanya.

Masalah tuntutan plasma ini sudah disampaikan dalam mediasi antara warga Desa Lanpasa dengan PT SNP yang difasilitasi oleh Pemkab dan DPRD Seruyan.

Apabila PT SNP tidak dapat merealisasikan plasma, maka warga meminta agar pemkab segera menurunkan tim untuk melakukan audit investigasi terhadap kondisi terkini lahan yang akan dijadikan kebun plasma oleh PT SNP.

"Jika tidak ada kejelasan, maka kami ribuan warga Desa Lanpasa turun ke lapangan untuk memperjuangkan hak kami," katanya.