Pemkot Agar Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Kata Legislator

id dprd palangka raya, nenie a lambung, infrastruktur tertinggal

Pemkot Agar Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Kata Legislator

Ketua Komisi II DPRD Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung (FOTO ANTARA Kalteng/Ronny NT)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah meminta pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertinggal dan hingga kini belum terselesaikan dengan maksimal.

"Kami ingin pemerintah kota melalui Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang harus lebih memperhatikan lagi masalah pembangunan infrastruktur khususnya jalan pada kawasan yang hingga kini belum terselesaikan," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Nenie A Lambung di Palangka Raya, Selasa.

Menurutnya, sebagian infrastruktur jalan di kota Palangka Raya belum terbangun sesuai harapan masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan menyeluruh, akan menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi masyarakat kota ini.

Pihaknya juga menyadari, bahwa anggaran milik pemkot Palangka Raya cukup terbatas dan tidak akan mampu menindaklanjuti atau memenuhi perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini sebagian belum terealisasikan dengan baik.

"Namun saya yakin dengan secara bertahap, pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan daerah pinggiran kota bisa terealisasi dengan baik dilakukan oleh pihak Pemkot Palangka Raya," tandasnya.

Warga kawasan Jalan Temanggung Tilung, Kecamatan Jekan Raya, Hendra berharap permasalahan infrastruktur prioritaskan di wilayah yang dianggap sering dilalui masyarakat.

"Kami ingin pemkot melalui dinas terkait bisa segera memperbaiki kawasan Jalan tersebut, mengingat Jalan tersebut tidak rata dan rusak serta sering dilalui warga setempat," katanya.

Dia berharap, pembangunan jalan di kawasan tersebut bergerak cepat dan dilakukan dalam waktu dekat oleh dinas terkait sehingga peningkatan ekonomi masyarakat bisa lebih cepat.

"Masyarakat di kawasan pinggiran kota mempunyai hak yang sama untuk merasakan pembangunan yang adil dan merata. Karena itu tidak hanya terfokus di kota saja," katanya.