Palangka Raya (Antara Kalteng) - Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Tengah semakin menggiatkan aksi pencegahan sehingga potensi Karhutla dapat diminimalkan.
"Saat ini kita telah mulai aksi penanganan Karhuta yang difokuskan pada upaya pencegahan seperti menggencarkan sosialisasi dan patroli termasuk melakukan pemadaman," kata Dansatgas Karhutla Kalteng, Kolonel Arm M Naudi Nurdika saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Senin.
Pria yang juga sebagai Danrem 102/Panju Panjung ini mengatakan, pihaknya juga terus melakukan pemantauan dan pemetaan kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadinya Karhutla.
"Kita terus pantau termasuk titik dan potensi `hot spot` yang ada. Secara berkala hasilnya juga terus kita laporkan. Ini dalam rangka memaksimalkan koordinasi penanganan Karhutla antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.
Dia mengatakan, kemarau pada tahun ini lebih kering dan lebih panjang dari 2016. Potensi terjadinya Karhutla pun juga lebih tinggi sehingga dia mengajak seluruh pemerintah daerah dan elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan semakin aktif melakukan upaya pencegahan.
Naudi menambahkan jika seluruh personelnya baik di tingkat komando resort militer (Korem), komando distrik militer (Kodim) dan komando rayon militer (Koramil) telah diinstruksikan dan siap melakukan antisipasi Karhutla.
Sebelumnya dia juga telah memerintahkan seluruh daerah segera memfungsikan posko terpadu untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Naudi juga menegaskan kembali tentang larangan membakar lahan. Masyarakat pun diharapkan menyadari bahaya dan dampak tindakan membakar hutan dan lahan.
Untuk itu, dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan berperan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah masing-masing.
"Jangan sampai ada pembakaran lagi, terlebih di lahan gambut. Jika sampai terjadi kebakaran dan kabut asap parah, maka dampaknya akan merugikan masyarakat luas karena akan mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi dan ekonomi, masyarakat juga yang akan dirugikan," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Kotim siapkan Rp133 miliar bayar hak-hak pegawai
Jumat, 29 Maret 2024 19:39 Wib
Amankan ibadah Jumat Agung, Polisi dan TNI Patroli ke sejumlah gereja di Palangka Raya
Jumat, 29 Maret 2024 19:33 Wib
PT Pelni siapkan enam kapal jelang puncak arus mudik lebaran 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:24 Wib
Sebanyak 36 desa di Kobar dapat kuota program PTSL 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:16 Wib
Sekolah di Kotim wajib terapkan Kurikulum Merdeka di 2024
Jumat, 29 Maret 2024 19:06 Wib
Kepala OPDdi Bartim harus proaktif cari solusi jika ada permasalahan di masyarakat
Jumat, 29 Maret 2024 18:58 Wib
DJPb: APBN Kalimantan Tengah catatkan kinerja baik
Jumat, 29 Maret 2024 7:34 Wib
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib