Pemkab Barut Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja SKPD

id barito utara, bupati barut, penandatangan kinerja skpd, lkpd pemkab barut

Pemkab Barut Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja SKPD

Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Ketua DPRD Barito Utara Set Enus Y Mebas menghadiri rapat kerja pemerintahan dan pembangunan serta perjanjian kinerja SKPD di gedung Balai Antang Muara Teweh, Selasa. (Foto Antara Kalteng/Kasriadi)

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menandatangani dokumen perjanjian kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat sekaligus rapat kerja pemerintahan dan pembangunan tahun 2017.

"Kegiatan ini saya anggap penting dan strategis karena merupakan sarana untuk mengevaluasi dan mengreflesikan sejauh mana keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang kita emban pada tahun 2016 lalu, selanjutnya sebagai bahan perbaikan pada tahun 2017," kata Bupati Barito Utara (Barut) Nadalsyah saat membuka kegiatan tersebut di Muara Teweh, Selasa.

Menurut Nadalsyah keberhasilan dan prestasi pembangunan di Kabupaten Barito Utara dari masa ke masa yang dirasakan semakin menuju ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, program-program dan kegiatan yang selama ini sudah baik patut dipertahankan.

"Sehingga perlu ditingkatkan. Demikian pula hal-hal yang masih kurang sempurna, mari kita perbaiki bersama di masa mendatang," katanya lagi.

Bupati Nadalsyah juga meminta terkait laporan keuangan masing-masing SKPD yang telah selesai disusun agar benar-benar telah dicermat dan diteliti, karena laporan keuangan SKPD merupakan agregat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016.

LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2016 ini harus kita selesaikan dan akan ita serahkan secara resmi kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada 24 Maret 2017. LKPD itulah yang nantinya akan diaudit BPK RI untuk memperoleh opini atas laporan keuangan tersebut.

"Kita bertekad tahun 2017 ini kiranya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Nadalsyah.